TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Tasikmalaya itu kota yang ingin berlari. Setidaknya begitu cita-cita yang sering diucapkan: kota termaju di Priangan Timur.
Tapi menurut Nandang Suherman, pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, langkah Kota Tasikmalaya justru seperti sedang mundur. Pelan. Tapi pasti.
Ia menyebutnya: lari mundur. Bukan tanpa alasan. Anggaran bicara lebih jujur dibanding pidato.
Baca Juga:Lari dan Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya yang Dipertanyakan! (part 4-habis)Lari dan Suasana Batin Warga Kota Tasikmalaya (Part 3)
Jika dilihat dari perspektif kebijakan fiskal, hampir seluruh item pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat justru turun.
Padahal, kata Nandang, ada harapan besar di awal. Asumsi publik sederhana: partai pengusung wali kota sejalan dengan partai penguasa di pusat.
Logikanya, jaringan politik akan mempermudah lobi. Transfer pusat mestinya menguat. Bukan melemah.
Faktanya tidak begitu.
Tahun 2025, dana transfer pusat untuk Kota Tasikmalaya masih berada di kisaran Rp1,2 triliun. Tahun 2026, angkanya turun tajam menjadi sekitar Rp930 miliar. Turun hampir Rp300 miliar.
Di sinilah pertanyaan itu muncul, menggelitik sekaligus menohok: Apakah lobi sesama partai pemerintah benar-benar berjalan? Atau ternyata tidak ada keistimewaan sama sekali?
Nandang melihat, janji membangun jejaring ke pusat tidak berkorelasi dengan angka-angka di APBD. Politik ternyata tidak otomatis berubah menjadi rupiah.
Masalahnya, Tasikmalaya sedang butuh uang. Bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk membangun citra. Citra sebagai kota maju. Kota yang tidak sekadar hidup, tapi bergerak.
Baca Juga:Pelari Muda MAN 1 Tasikmalaya, Muhammad Yazid Anwar, Borong Medali dan Amankan Tiket Porprov 2026MAN 1 Tasikmalaya Borong Piala, Sabet Gelar Juara Umum Penegak se-Jawa Barat di Ajang Ekspresi ke-16
Sayangnya, arah itu belum terlihat. APBD 2026 justru makin berat di ongkos rutin. Hampir setengah anggaran—sekitar 49,1 persen—habis untuk belanja pegawai.
Sementara belanja modal, yang seharusnya menjadi mesin pembangunan, hanya kebagian sekitar 3,5 persen.
Angka ini terlalu kecil untuk kota yang ingin melompat. Bandingkan saja. Belanja modal tahun 2025 masih sekitar Rp84 miliar. Tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp54 miliar. Turun lagi. Bukan naik.
Dengan struktur anggaran seperti ini, jangan heran jika pembangunan terasa lambat. Jalan, drainase, ruang publik, fasilitas kota—semuanya berjalan tertatih.
Menurut Nandang, jika ingin membalik keadaan, wali kota tidak bisa hanya berputar-putar di dalam kota. Tidak cukup dengan seremoni dan kunjungan lokal.