Di Bandung Raya dan Sumedang, dokumen APBD dibuka lengkap. Lampiran detail. Jumlah ASN per golongan, beban belanja, rincian sektor pendidikan—semua bisa dibaca.
Di Kota Tasikmalaya? Ringkasan. Padahal dulu, saat Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah, Kota Tasikmalaya sempat belajar ke Sumedang soal digitalisasi dan keterbukaan anggaran. Ilmunya sudah dibawa pulang. Tapi praktiknya tidak ikut pulang.
“Kualitas dokumennya tetap samar,” kata Nandang. Idealnya, APBD bukan teka-teki. Ia harus terang. Bisa dibaca. Bisa diawasi.
Baca Juga:BPJS Mati Mendadak, MPP Diserbu Warga Kota Tasikmalaya yang Ingin Aktif KembaliUang Rp477 Juta Raib dalam Proyek Sekolah, Oknum ASN Kota Tasikmalaya Dipolisikan Pengusaha
Sementara itu, Sekda Kota Tasikmalaya H Asep Goparulloh, yang dimintai konfirmasi soal dasar regulasi penetapan keuangan daerah—yang ditandatangani wali kota pada 22 Desember 2025—belum memberikan jawaban.
Mungkin masih mencari kertas yang tepat. Atau mungkin sedang menghitung ulang, apakah Kota Tasikmalaya ini rendah, atau sekadar ditulis sedang. (firgiawan)