BOGOR, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia itu menyoroti kebutuhan sinergi lintas pemerintahan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan kolaborasi sebagai kunci agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.
Baca Juga:Lagi, Polisi Lakukan Ramp Check Bus di Kota Tasikmalaya: Uji Rem dan Mental Sopir Jelang Lonjakan PerjalananHarus Kredensialing Ulang Gara-gara Ventilator, Kendala RSUD Dewi Sartika Belum Terkoneksi dengan BPJS
Wali Kota Tasikmalaya menyebut Rakornas menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan ujung tombak penerjemah kebijakan pusat sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah pusat memberi arah, pemerintah daerah memastikan kebijakan itu sampai ke warga dengan tepat sasaran, berbasis data, dan bisa diukur hasilnya,” ujarnya.
Ia menekankan, sinkronisasi kebijakan harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi daerah. Tanpa itu, program nasional berisiko hanya menjadi laporan kegiatan tanpa dampak nyata.
Menurutnya, Kota Tasikmalaya siap menyelaraskan program prioritas nasional dengan potensi dan kondisi daerah, termasuk dalam sektor pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal.
“Yang paling penting bukan kehadiran di Rakornas, tapi tindak lanjutnya. Setiap kebijakan nasional harus diterjemahkan menjadi kerja nyata di Kota Tasikmalaya, dengan kinerja terukur dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Tasikmalaya memastikan hasil Rakornas 2026 akan dijadikan rujukan dalam penyusunan langkah kebijakan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran, sekaligus memperkuat arah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (rls/firgiawan)