BANJAR, RADARTASIK.ID – Sejumlah massa dari Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) PP bersama GMNI Kota Banjar mendatangi kantor DPRD Kota Banjar, Rabu (4/2/2026).
Mereka mengeluarkan peringatan terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan lemahnya pengawasan DPRD Kota Banjar terkait carut marutnya pengelolaan sampah.
“Terungkap fakta mengejutkan, mengenai dugaan ketidakjelasan penggunaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana kebersihan di DLH Kota Banjar,” ucap Ketua Sapma PP Kota Banjar, Irwan Herwanto.
Baca Juga:Lari dan Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya yang Dipertanyakan! (part 4-habis)Lari dan Suasana Batin Warga Kota Tasikmalaya (Part 3)
Pihaknya menegaskan, keterbatasan anggaran tidak lagi bisa dijadikan “kambing hitam” atas merosotnya kualitas pelayanan di DLH Kota Banjar.
Mereka menemukan indikasi tumpang tindih pada pos anggaran pengelolaan sampah, antara biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
“Selama ini tidak ada transparansi dari DLH mengenai ke mana uang rakyat tersebut dialokasikan dan untuk apa saja,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti rendahnya capaian penanganan sampah yang hanya menyentuh angka 20,28 persen dan pengurangan sampah sebesar 21,63 persen pada tahun 2024.
Pihaknya meminta DPRD berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran pemeliharaan, agar tidak ada lagi praktik pemeliharaan asal-asalan.
“Kami tidak butuh janji di atas kertas saja. Sapma PP akan mengawal ketat setiap rupiah yang digunakan. Jika tidak ada perubahan konkret dalam waktu dekat, kami pastikan elemen mahasiswa dan masyarakat akan bergerak lebih jauh menuntut akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan menanggapi audiensi itu.
Baca Juga:Pelari Muda MAN 1 Tasikmalaya, Muhammad Yazid Anwar, Borong Medali dan Amankan Tiket Porprov 2026MAN 1 Tasikmalaya Borong Piala, Sabet Gelar Juara Umum Penegak se-Jawa Barat di Ajang Ekspresi ke-16
“Secara umum memang kondisi sarana prasarana di DLH, khususnya kontainer sampah tidak layak dan perlu penanganan yang serius,” tuturnya.
Sementara hasil pertemuan terdapat kesepakatan untuk menangani permasalahan sarana prasarana di DLH Kota Banjar dengan adanya pergerakan anggaran. Pergeseran anggaran nanti dilakukan di tahun anggaran perubahan 2026. (Anto Sugiarto)