Kemudian, pemerintah daerah mengajukan asesor atau rekomendasinya bolak balik Gubernur, BKN sampai ke Kemendagri, Mabes Polri termasuk dari akademisi UNPAD.
“Walaupun ada perbaikan, alhamdulillah semuanya lolos, setelah lolos asesor kita laksanakan open bidding,” jelas dia.
Cecep mengaku sempat khawatir karena jumlah peminat untuk jabatan Kepala DPU-TRPP-LH dan Kepala Disdikbud awalnya sedikit. Namun, jumlah pendaftar ternyata mencapai 19 orang dari daerah maupun pusat.
Baca Juga:Lari dan Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya yang Dipertanyakan! (part 4-habis)Lari dan Suasana Batin Warga Kota Tasikmalaya (Part 3)
“Artinya yang dibuka tiga jabatan, yang muncul banyak pejabat yang mendaftar, termasuk dari luar,” terang Cecep.
Ia menambahkan, masuknya pejabat dari luar juga menjadi tantangan bagi ASN di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.
“Disatu sisi menjadi kebahagiaan atau capaian bahwa kinerja kita diapresiasi dari luar, tapi disisi lain menjadi ancaman, bahasa organisasinya itu begitu. Jadi ancaman bagi ASN yang malas, karena sekarang kinerjanya kami pantau, ada dalam dashboard e-kinerja ASN,” tambah Cecep.
Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Wandi Herviandi menyebut jabatan yang diembannya merupakan amanah. Ia memahami fokus Pemkab Tasikmalaya saat ini pada pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Untuk anggaran infrastruktur kan informasinya memang terbatas. Maka selain mengefektifkan anggaran yang kita punya, kami akan mencoba mencari akses ke pusat untuk infrastruktur pendidikan,” terang Wandi.
Menurutnya, tanpa dukungan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur pendidikan akan berjalan lebih lambat.
“Untuk tugas utama lain yang menjadi tugas dari bupati adalah meningkatkan IPM di bidang pendidikan. Selain kesehatan, ekonomi dan daya beli,” paparnya.
Baca Juga:Pelari Muda MAN 1 Tasikmalaya, Muhammad Yazid Anwar, Borong Medali dan Amankan Tiket Porprov 2026MAN 1 Tasikmalaya Borong Piala, Sabet Gelar Juara Umum Penegak se-Jawa Barat di Ajang Ekspresi ke-16
Ia menyebut rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya saat ini sekitar 7,5 tahun dan ditargetkan meningkat menjadi 9 tahun.
“Ya kita akan mencoba melibatkan pusat-pusat pembelajaran, termasuk mendata melalui kecamatan dan desa, kita akan dorong untuk terdaftar untuk sekolah,” paparnya.
Selain itu, sekolah juga akan didorong menjadi ramah anak, memperhatikan kebersihan termasuk toilet, serta memiliki sarana olahraga. Ia juga akan mengadopsi program peningkatan tata kelola internal dinas yang pernah dijalankannya di Kementerian Pendidikan.
“Dinas yang melayani, jadi dampaknya, bukan hanya menyerap anggaran tapi ada dampak besar bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, termasuk meningkatkan kompetensi guru agar kreatif dan inovatif, juga perbaikan sekolah rusak berat akan diprioritaskan dengan swakelola memberdayakan masyarakat,” ujarnya.