BANDUNG, RADARTASIK.ID – Komunikasi yang lebih baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan dalam proses penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, terkait tidak tercantumnya anggaran beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026, yang sebelumnya menjadi pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Yomanius menegaskan, kurangnya komunikasi yang baik dalam proses penyusunan dan penyesuaian anggaran dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Baca Juga:5 Pasta Autentik Italia yang Wajib Dicoba10 Perbedaan Utama Masakan Italia dengan Kuliner Negara Lain
”Saya melihat komunikasi kurang,” ungkap Yomanius dalam rapat yang digelar di Kota Bandung pada Senin, 2 Februari 2026.
”Padahal kalau komunikasi sejak awal, kita akan ikut sama-sama bahas, mengambil keputusan bersama,” lanjutnya.
Pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tidak bisa dipandang sebelah mata.
Menurut Yomanius, meskipun ada regulasi yang memungkinkan pergeseran anggaran dilakukan tanpa persetujuan DPRD, etika pemerintahan dan semangat kemitraan antarlembaga harus tetap diutamakan.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD dan pemerintah provinsi merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab bersama.
”Kan pemerintahan provinsi itu adalah DPRD dan gubernur, bukan hanya gubernur, bukan hanya DPRD,” ujarnya.
”Semangat kemitraan itu yang gak muncul, kurang maksimal,” tambahnya.
Baca Juga:Bukan Sekadar Nostalgia, Mourinho Buktikan Benfica Layak Singkirkan Real Madrid, Apakah Akan Bertarung Lagi?Gagal Aman, Dua Raksasa Spanyol Hadapi Ancaman Tersingkir Lebih Dini di Liga Champions
Di sisi lain, DPRD memahami tekanan keuangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyesuaian dana transfer ke daerah.
Meski begitu, ia menilai hal yang lebih mendesak adalah memperbaiki mekanisme komunikasi agar setiap kebijakan yang diubah dapat dibahas secara terbuka.
Akibat kurangnya komunikasi yang efektif, banyak perubahan dalam kebijakan anggaran yang tidak disosialisasikan dengan baik.
Yomanius menambahkan, hal tersebut berdampak pada informasi yang disampaikan kepada masyarakat, terutama terkait program-program pendidikan.
Salah satunya adalah beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta yang seharusnya menjadi pengganti BPMU.