Menurut Asep, fenomena tersebut menjadi alarm bahwa sistem jaminan kesehatan di Tasikmalaya belum sepenuhnya memberi rasa aman bagi masyarakat miskin. Banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kepesertaannya tidak aktif.
Dari sekitar 200 ribu peserta JKN, sebagian besar perlu direaktivasi. Sementara untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah bagi fakir miskin, lebih dari 400 ribu peserta juga tercatat tidak aktif.
“Secara data UHC memang 98 persen, tapi yang benar-benar bisa digunakan hanya separuhnya. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Borong Piala, Sabet Gelar Juara Umum Penegak se-Jawa Barat di Ajang Ekspresi ke-16Lari yang Berubah Makna di Kota Tasikmalaya! (Part 1)
Persoalan lain muncul dari keterbatasan anggaran. Saat ini Pemkab Tasikmalaya hanya mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk jaminan kesehatan. Padahal, untuk mencapai UHC secara nyata, dibutuhkan dana sekitar Rp220 miliar per tahun guna membayar iuran BPJS masyarakat. Di sisi lain, transfer anggaran dari pemerintah pusat juga berkurang hingga Rp313 miliar.
Komisi IV pun mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
“Jamkesda harus tepat sasaran, khusus untuk masyarakat paling bawah. Jangan sampai ada warga yang sakit tapi takut ke rumah sakit karena biaya,” ungkapnya.
Ia berharap Pemkab Tasikmalaya berani melakukan inovasi pembiayaan kesehatan agar perlindungan kesehatan tidak sekadar angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kesehatan itu hak dasar. Negara harus hadir. Jangan sampai UHC hanya bagus di laporan, tapi warga tetap kesulitan berobat,” pungkas Asep.
Radar Tasikmalaya, sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr Heru Suharto untuk mengonfirmasi data dan keluhan warga tersebut. Namun nomor ponselnya tidak aktif. Demikian juga dengan sekretarisnya, dr Aa Ahmad Nurdin MM MH. Tidak ada jawaban.
Namun begitu, di media sosial, beredar beberapa poster yang mengumumkan alur reaktivasi BPJS PBI yang tidak aktif. Tapi ditanggapi dingin oleh warganet. (Ujang Nandar)