“Kesehatan adalah hak konstitusional. Ketika ratusan ribu warga kehilangan akses layanan kesehatan, negara harus hadir cepat,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkab Tasikmalaya segera melakukan pembaruan dan validasi data kepesertaan hingga tingkat desa agar masyarakat miskin dan rentan tidak dirugikan akibat kesalahan administrasi.
Nasib Guru Honorer Masih MemprihatinkanSelain kesehatan, persoalan kesejahteraan guru honorer juga menjadi sorotan. Meski pemerintah pusat telah menaikkan insentif, menurutnya pendapatan yang diterima masih jauh dari layak dibanding beban kerja mereka.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
“Guru adalah pilar pendidikan. Kalau masih diperlakukan sebagai tenaga murah, sulit berharap kualitas pendidikan meningkat,” ucapnya.
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Tasikmalaya telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp326 miliar. Kebijakan tersebut, kata Budi, merupakan langkah berat karena memangkas belanja birokrasi demi kepentingan publik.
Namun, dana transfer pusat dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, opsi pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp230 miliar untuk pembangunan fisik infrastruktur jalan dianggap sebagai solusi realistis.
Skema tersebut tidak berupa dana tunai, melainkan langsung dalam bentuk proyek pembangunan, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pengawasan harus ketat. Bukan hanya DPRD, tapi seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi,” katanya.
DPRD Pastikan RPJMN dan RPJMD SelarasIa menambahkan, DPRD memiliki peran strategis memastikan rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD) berjalan searah. Namun sinkronisasi bukan berarti menyeragamkan semua kebijakan.
“Setiap daerah punya karakter sosial, budaya, dan geografis berbeda. Kebijakan harus adaptif, tapi tetap sejalan dengan arah nasional,” jelasnya.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
Menurut Budi, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika pemerintah pusat, daerah, DPRD, dan masyarakat memiliki visi yang sama.
“Perbedaan pendapat itu wajar dalam demokrasi. Tapi arah pembangunan tidak boleh terpecah. Sinkronisasi kebijakan adalah kerja bersama demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Budi AhdiatWakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya