TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Ketidaksejalanan program kerap memicu tumpang tindih kebijakan, lambannya realisasi pembangunan, hingga memunculkan kegaduhan politik di tingkat lokal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Menurutnya, pesan Presiden jelas, bahwa negara tidak boleh berjalan dengan irama berbeda antara pusat dan daerah.
“Keberhasilan program pemerintah harus diukur dari penerimaan dan kepuasan masyarakat, bukan sekadar narasi elite atau perdebatan politik,” ujar Budi.
Ia menilai, selama ini birokrasi kerap terjebak pada prosedur administratif, tetapi kurang memperhatikan dampak nyata di lapangan.Program MBG Dorong Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja
Budi mencontohkan sejumlah program strategis nasional yang dinilai berhasil, salah satunya program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi baru.
Secara nasional, program tersebut disebut mampu menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, lulusan SMA, SMK, hingga madrasah mulai terserap dalam rantai produksi dan distribusi MBG, mulai dari tenaga dapur, pengolahan bahan pangan, distribusi logistik, hingga pengawasan mutu.
“Ini bukan sekadar makan gratis. MBG menjadi investasi negara untuk pembangunan sumber daya manusia sekaligus membuka lapangan kerja produktif bagi anak muda,” katanya.
Karena itu, ia mengingatkan agar program nasional tidak dipolitisasi secara sempit di tingkat daerah. Kritik diperbolehkan, namun harus berbasis data dan bersifat konstruktif.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
“DPRD bukan pelaksana program pusat, melainkan pengawas. Demonstrasi adalah hak warga, tapi jangan sampai justru merugikan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu juga menyoroti persoalan serius di sektor kesehatan, yakni sekitar 596 ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya yang tercoret dari kepesertaan. Ia menilai, kasus tersebut menjadi bukti lemahnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah.