“Wacana ini bukan barang baru. Presiden SBY dulu sudah menyuarakan pengembalian Pilkada ke DPRD karena maraknya politik uang dan konflik horizontal,” tutur mantan anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya itu.
Menurut Rino, Pilkada langsung hanya menjadi ritual lima tahunan untuk memberi legitimasi, sementara substansinya dikuasai modal.
“Demokrasi modern hari ini ditentukan oleh kapital, bukan ideologi. Partai gagal kaderisasi. Pemilih tanpa literasi politik akhirnya memilih berdasarkan amplop, bukan program,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar mekanisme DPRD tidak memunculkan skeptisisme publik.
Baca Juga:Ketua DPRD yang Terlalu Aman!IKA PMII Sebut Memimpin Kota Tasikmalaya Bukan Lari dari Dialog!
“Kalau DPRD hanya jadi makelar suara elite, publik akan makin apatis,” katanya.
‘Yang Ketangkap KPK Itu Hanya yang Sial’
Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr Asep Tamam, melontarkan kritik paling tajam.
Ia menyebut kepala daerah yang tertangkap KPK hanyalah mereka yang “kurang beruntung”.
“Masih banyak yang belum tertangkap, bukan berarti bersih. Pilkada langsung seperti menghasilkan kepala daerah yang duduk, diam, dan diam-diam korupsi,” ucapnya.
Asep mengusulkan skema kompromi: Pilkada melalui DPRD hanya untuk satu periode, lalu dikembalikan ke rakyat setelah dievaluasi.
“Kalau prosesnya salah dari awal, hasilnya pasti salah. Uang masuk ke partai, uang keluar ke kampanye, lalu uang kembali lewat proyek,” sindirnya.
Ia juga mendorong aturan tegas agar partai politik dilarang menerima uang dari calon kepala daerah.
Anggaran Fantastis, Hasil Dipertanyakan
Baca Juga:Turnamen Basket Cypher Cup Kota Tasikmalaya Berakhir, SMAN 1 dan SMAN 5 Jadi JuaraKasus Eksploitasi Anak Viral, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Ungkap Edukasi Sekolah Sudah Dilakukan Sejak Lama
Moderator diskusi, akademisi Universitas Mayasari Bakti, Ai Tina Agustina, membeberkan data biaya Pilkada 2024 yang mencapai Rp76 triliun jika dihitung dari seluruh tahapan penyelenggaraan.
Sementara biaya kampanye rata-rata:
* Calon bupati/wali kota: Rp20–30 miliar.
* Calon gubernur: Rp20–100 miliar.
“Dengan biaya sebesar itu, wajar jika kepala daerah merasa perlu ‘balik modal’ setelah terpilih,” ujarnya.
Diskusi ini menyimpulkan satu hal: Pilkada langsung telah menjelma dari pesta demokrasi menjadi pasar transaksi.
Di tengah krisis kepercayaan publik, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali menemukan panggungnya—termasuk di Kota Tasikmalaya.