Perhatian kemudian beralih ke media. Myftah menyebut media sebagai kawan. Pilar demokrasi. Penjaga nalar publik. Karena itu, ia berharap media tidak terjebak pada pernak-pernik insiden.
“Isu utama adalah evaluasi kinerja wali kota,” tegasnya.
Bukan soal baju robek. Bukan soal dorong-dorongan. Jika media larut pada sensasi, publik bisa kehilangan arah. Poin-poin kritis mahasiswa tentang rapor merah pembangunan, ketimpangan, dan kebijakan kota justru tenggelam oleh drama yang sementara.
Sebagai alumni, kata Myftah, IKA PMII memilih berdiri di posisi penyejuk. Mereka mengingatkan bahwa PMII bukan sekadar kelompok demonstran. Mereka adalah aset kritis daerah. Suara yang kadang nyaring, tapi dibutuhkan agar kekuasaan tidak tuli.
Baca Juga:Turnamen Basket Cypher Cup Kota Tasikmalaya Berakhir, SMAN 1 dan SMAN 5 Jadi JuaraKasus Eksploitasi Anak Viral, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Ungkap Edukasi Sekolah Sudah Dilakukan Sejak Lama
Evaluasi, bagi mereka, adalah vitamin demokrasi. Tidak selalu manis. Tapi menyehatkan.
Karena itu, ajakan terakhir yang disampaikan bukan ancaman. Bukan tekanan. Melainkan undangan: dialog terbuka.
Mereka berharap wali kota membuka ruang audiensi yang bermartabat. Duduk bersama. Mendengar. Menjawab. Agar persoalan ini tidak berlarut dan berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Myftah menutup dengan kalimat yang sederhana, tapi dalam maknanya.“Utamakan diskusi daripada lari. Ini memimpin sebuah kota, bukan memimpin tim lari maraton.” ujarnya.
Kota Tasikmalaya masih punya waktu.
Spasi itu masih bisa ditutup. Asal mau benar-benar terkoneksi—dengan warganya, dengan mahasiswanya, dengan kritik yang jujur. Karena kota tidak dibangun dari pagar besi. Ia tumbuh dari percakapan. (rls)