TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kota Tasikmalaya tidak sedang hujan. Langit biasa saja. Jalanan juga seperti hari-hari lain. Tapi di satu sudut kota, ada kegelisahan yang sedang dikumpulkan pelan, rapi, dan penuh catatan.
Mahasiswa PMII Kota Tasikmalaya datang bukan membawa kemarahan. Mereka membawa evaluasi. Setahun kepemimpinan, kata mereka, layak diperiksa. Layak ditanya. Layak dipertanggungjawabkan.
Mereka menyebutnya aksi intelektual. Sebuah tradisi lama yang terus dijaga, mengoreksi kekuasaan dengan pikiran.
Baca Juga:Turnamen Basket Cypher Cup Kota Tasikmalaya Berakhir, SMAN 1 dan SMAN 5 Jadi JuaraKasus Eksploitasi Anak Viral, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Ungkap Edukasi Sekolah Sudah Dilakukan Sejak Lama
Namun hari itu berakhir tidak seperti yang dibayangkan. Alih-alih dialog, yang mereka temui adalah pagar besi. Alih-alih jawaban, yang berdiri justru barikade aparat. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi tak tampak. Yang terdengar justru desing emosi yang perlahan naik.
Di titik inilah kericuhan pecah. Dan di titik inilah makna sebuah jargon diuji. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi kerap menyebut satu frasa yang terdengar modern. “Terkoneksi Tanpa Spasi.” Sebuah janji keterbukaan.
Sebuah bahasa kekinian yang seharusnya dekat dengan anak muda. Tapi di lapangan, spasi itu terasa nyata. Terasa lebar. Terasa dingin.
Sekretaris PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, melihat persoalan ini bukan dari sudut keributan, melainkan dari akar masalahnya.
Ia menyayangkan bagaimana ruang dialog tersumbat. Bagaimana sebuah aksi evaluasi yang lahir dari niat intelektual harus berakhir ricuh hanya karena pemimpinnya tidak hadir.
“Ketidakhadiran wali kota secara langsung menjadi pemicu utama meningkatnya eskalasi,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Dalam demokrasi lokal, kehadiran memang bukan formalitas. Ia adalah simbol. Kadang lebih kuat dari pidato. Kadang lebih menenangkan daripada rilis pers.
Baca Juga:Dari PPDB hingga MBG, Golkar Kota Tasikmalaya Ajak Kader Jadi “Polisi Sosial” Kebijakan PemerintahMabiran Dorong Program Selaras dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Setelah kericuhan, narasi lain pun bergulir cepat. Isu penggunaan senjata tajam mencuat. Dasarnya, kerah seragam yang robek. IKA PMII mengingatkan semua pihak untuk berhenti sejenak—menarik napas—dan kembali pada fakta.
Menghembuskan tuduhan serius hanya dari robekan kecil adalah langkah tergesa-gesa. Ia berpotensi melahirkan stigma terhadap gerakan mahasiswa. Padahal di sisi lain, ada fakta yang juga tak boleh diabaikan: mahasiswa mengalami luka.
Artinya, ada dua hal yang sama-sama perlu dievaluasi. Gerakan dan pengamanan. Demokrasi dan prosedur. Tidak ada yang kebal dari koreksi.