Terkait isu tenaga kerja MBG yang dikaitkan dengan prioritas PPPK, Yod menyebut hal itu berbeda ranah kebijakan.
“PPPK itu urusan kepegawaian. Kalau ada yang belum terakomodir nanti kita komunikasikan lagi, karena semua kebijakan pasti berkonsekuensi pada pembiayaan. Dan kita tahu kondisi keuangan akhir-akhir ini tidak sedang baik-baik saja,” katanya.
Ia juga meluruskan kabar soal dihentikannya bantuan untuk sekolah swasta. Menurutnya, bantuan tetap ada, hanya bergeser skema.
Baca Juga:Mabiran Dorong Program Selaras dengan Pemerintah Kota TasikmalayaBerlari Kumpulkan Rp158 Juta untuk Korban Bencana, Solidaritas Tak Sekadar Keringat Pagi di Kota Tasikmalaya
“Bukan dihilangkan. Bantuan untuk sekolah swasta sekarang dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Anggarannya tetap ada di provinsi, cuma peruntukannya digeser,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menegaskan kegiatan tersebut bertujuan mengajak kader ikut berperan dalam fungsi pengawasan pemerintahan, meski bukan dalam kapasitas formal seperti DPRD.
“Para kader diharapkan ikut membantu mengawasi semua program pemerintah. Bukan mengawasi seperti DPRD, tapi memberikan informasi jika ada persoalan di masyarakat,” tutur Yusuf.
Ia menyebut laporan dari kader penting agar fungsi pengawasan DPRD Provinsi terhadap daerah berjalan efektif.
“Kalau ada masalah di lapangan, bisa disampaikan. Supaya tugas pengawasan dari provinsi ke daerah bisa berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Dengan kata lain, Golkar ingin memastikan warga tidak hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi ikut mengawasi.
Karena tanpa pengawasan, program bisa berjalan—namun melenceng. Dan Bungursari tak lagi ingin sekadar menjadi catatan kaki dalam peta pendidikan Kota Tasikmalaya. (rezza rizaldi)