TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID —
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan digaungkan Partai Golkar di Kota Tasikmalaya.
Dalam pertemuan di Kantor DPD Golkar Kota Tasikmalaya, Sabtu (31/1/2026), ratusan perempuan dari organisasi sayap Trikarya dan Hasta Karya diminta ikut menjadi “mata tambahan” bagi kebijakan pemerintah.
Hadir dalam kegiatan itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga serta Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.
Peserta berasal dari Soksi, MKGR, Kosgoro, HWK, AMPI, Al-Hidayah, Satkar Ulama, dan MDI.
Baca Juga:Mabiran Dorong Program Selaras dengan Pemerintah Kota TasikmalayaBerlari Kumpulkan Rp158 Juta untuk Korban Bencana, Solidaritas Tak Sekadar Keringat Pagi di Kota Tasikmalaya
Yod Mintaraga menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama di wilayah yang selama ini minim fasilitas pendidikan.
“Dulu banyak keluhan orang tua murid karena anaknya tidak diterima SMA negeri, khususnya di Kota Tasikmalaya termasuk Kecamatan Bungursari. Karena Bungursari belum punya SMA negeri,” kata Yod.
Menurutnya, pendirian SMA Negeri 11 Bungursari menjadi jawaban atas persoalan klasik tersebut.
Namun ia mengingatkan, sekolah baru tidak otomatis menyelesaikan masalah bila pengawasan lemah.
“Sekarang pemerintah sudah mengabulkan SMA Negeri 11 di Bungursari. Jadi nanti tidak ada lagi alasan rakyat Bungursari tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA negeri. Tapi masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan penerimaan siswa baru,” ujarnya.
Ia mengakui masih ada pekerjaan rumah terkait akses jalan menuju sekolah tersebut. Persoalan itu, kata Yod, akan dikomunikasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya akan ikhtiarkan komunikasikan ke gubernur. Soal akses jalan itu bagian dari perjuangan,” katanya.
Baca Juga:Dari Banjar sampai Bandung Menyerbu Kota Tasikmalaya, Safari Ramadan Yogya Jadi Mesin Ekonomi BaruKPAD Kota Tasikmalaya Pasang Alarm Digital: Childhood Grooming Makin Lincah, Anak Jangan Jadi Korban Konten
Selain isu pendidikan, Yod juga menyinggung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ikon pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kebijakan nasional ini harus kita sukseskan. Golkar sebagai partai pengusung punya kewajiban agar visi misi program ini tercapai menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Ia menilai program MBG bukan sekadar soal makanan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi lokal di Kota Tasikmalaya.
“Bukan hanya memberi makan bergizi gratis, tapi juga mendongkrak kegiatan ekonomi lokal. Pakai tenaga kerja lokal, bahan baku lokal: beras, telur, daging, sayur. Ini bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Yod.