TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya didesak segera menyiapkan solusi konkret untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu, menyusul banyaknya keluhan masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pengobatan setelah kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak lagi aktif, kondisi tersebut dinilai berdampak serius.
Sejumlah warga tidak mampu bahkan terancam tidak mendapatkan perawatan medis karena tidak memiliki biaya, sementara belum ada kebijakan alternatif dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Herdiawan (Roip), mengungkapkan, pihaknya menerima laporan langsung dari keluarga pasien tidak mampu asal Kampung Cikalonghilir, Desa Cikolang, Kecamatan Sodonghilir, yang hampir gagal mendapat perawatan di RSUD KHZ Musthafa.
Baca Juga:Gelorakan Kedisiplinan, 93 Sekolah Ikuti LKBB Grilya Mustofa Nasional di MAN 1 TasikmalayaLogay, Nama yang Terlalu Banyak Gaya!
Menurutnya, pasien tersebut datang dalam kondisi kritis. Namun karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS dan tidak masuk kategori desil penerima bantuan, keluarga diminta menggunakan layanan umum dengan biaya yang cukup besar.
“Karena merasa tidak punya uang, keluarga pasien sempat berniat membawa pulang kembali meski kondisinya kritis. Untuk tindakan awal saja diminta menyiapkan sekitar Rp 6 juta,” ujar Dedi
Melihat kondisi itu, Dedi mengaku turun tangan langsung dan meminta pihak keluarga tidak membawa pasien pulang. Ia memastikan persoalan biaya akan dibicarakan kemudian demi menyelamatkan nyawa pasien.
“Saya bilang jangan dibawa pulang dulu. Soal biaya nanti dipikirkan, yang penting pasien selamat dan ditangani dulu,” tegasnya.
Akhirnya pasien tersebut tetap dirawat dan mendapatkan penanganan medis saat ini.
Dedi menilai kasus ini bukan yang pertama. Ia menyebut masih banyak warga miskin lainnya yang menghadapi situasi serupa, bahkan ada yang terpaksa pulang tanpa perawatan karena tidak mampu membayar.
“Kejadian seperti ini sering terjadi. Ini urusan nyawa manusia. Jangan sampai warga tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang,” katanya.
Baca Juga:Wajah Baru Pengurus PAC PDIP Tamansari, Imam Mulyana Isi Kursi SekretarisKiai Miftah Fauzi Membaca Ulang Kota Tasikmalaya!
Ia berharap Pemkab Tasikmalaya segera menghadirkan kebijakan pengganti bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup BPJS. Menurutnya, sebelumnya daerah pernah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bisa menjadi solusi darurat.
“Dulu ada Jamkesda atau jaminan kesehatan daerah. Saya harap program seperti itu dihidupkan lagi untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu,” ucapnya.