“Pesannya Mensos agar bisa menyiapkan lahan agar clear and clean untuk pembangunan sekolah rakyat. Diberi waktu juga paling lambat 2 bulan ke depan,” katanya.
Herdiat menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Ciamis sempat menyiapkan lahan di wilayah Maloya, Kecamatan Cipaku. Namun hasil verifikasi tim Kementerian Sosial menyatakan lokasi tersebut tidak layak.
“Namun, hasil tim verifikasi Kemensos menyatakan lokasi tersebut tidak layak digunakan. Karena kondisi kontur tanah yang terlalu curam, sehingga sangat berat untuk pematangan tanahnya,” ujarnya.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Selain faktor kontur tanah, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga tidak diperbolehkan berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Di Panjalu ada beberapa lokasi yang dianggap cocok, dan memenuhi syarat yaitu bukan kawasan LP2B,” jelasnya.
Berdasarkan hasil kajian sementara, Kecamatan Panjalu dinilai paling potensial menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Terdapat beberapa titik lahan dengan total luas mencapai sekitar 50 hektare, meskipun statusnya masih berupa tanah desa.
“Opsinya ada di Kecamatan Panjalu, dari beberapa titik dengan total luas lahan potensial mencapai sekitar 50 hektare. Meski demikian, lahan tersebut berstatus tanah desa, bukan aset milik pemerintah daerah,” katanya.
Terkait status kepemilikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyiapkan sejumlah skema penyelesaian, mulai dari tukar guling, hibah antar pemerintah desa dan daerah, hingga pembelian lahan.
“Skema bisa tukar guling, seperti Pemda Ciamis menghibahkan tanah kepada Desa Panjalu, dan Desa Panjalu hibahkan tanahnya ke Pemda Ciamis. Atau kalau mampu kita membeli tanah di sekitar situ,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan agar lahan yang diajukan benar-benar memenuhi seluruh persyaratan administratif pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
“Mudah-mudahan lahan yang diajukan bisa disetujui dan seluruh administrasinya benar-benar clear and clean,” katanya.
Herdiat menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis sangat dibutuhkan, khususnya untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat tidak mampu.
“Alasannya kita memang sangat membutuhkan sekolah rakyat yang memang prioritas untuk masyarakat yang tidak mampu bisa sekolah. Apalagi bisa terjamin, mulai dari seragam, alat tulis, asrama hingga pemenuhan makanannya juga ada,” pungkasnya. (riz)