Selain itu, KPAD juga mendorong adanya SOP penanganan kasus grooming dan sextortion dengan mekanisme respon cepat 1×24 jam, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Di sektor pendidikan, satuan sekolah, madrasah, dan pesantren diminta memiliki ruang aman bagi anak untuk melapor tanpa takut disalahkan.
Guru dan pendidik juga perlu dilatih secara berkala agar mampu mendeteksi dini tanda-tanda grooming dan kekerasan seksual.
Baca Juga:Korban Kasus Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya Masih Trauma, Kuasa Hukum: Akan Membuat Laporan BaruWarga Cipedes Sulap Selokan Jadi Kolam Lele, Upaya Lawan Inflasi dari Drainase Kota Tasikmalaya
KPAD juga menekankan pentingnya pengawasan konten yang melibatkan anak. Pemerintah daerah bersama platform digital diminta aktif menurunkan konten yang melanggar hak anak.
“Jangan sampai anak dijadikan properti konten demi like dan view. Kota Tasikmalaya harus menjadi kota yang ramah anak, bukan ramah eksploitasi,” sindir Ajat.
Melalui sinergi ini, KPAD mengajak seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya untuk lebih peduli, meningkatkan pengawasan aktivitas digital anak, serta berani melapor jika menemukan indikasi childhood grooming.
Upaya kolektif tersebut diharapkan menjadi langkah nyata menuju Kota Tasikmalaya yang aman, inklusif, dan benar-benar ramah anak—baik di dunia nyata maupun di dunia maya. (rezza rizaldi)