Ia juga menyayangkan bahwa dugaan perbuatan itu dilakukan oleh figur publik atau influencer dengan jumlah pengikut besar di media sosial.
“Jangan sampai generasi muda kita menganggap ini hal biasa dan keluar dari nilai moral dan etika masyarakat,” pesannya.
Naufal mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait dan UPTD untuk lebih aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan orang tua.
Baca Juga:Warga Cipedes Sulap Selokan Jadi Kolam Lele, Upaya Lawan Inflasi dari Drainase Kota Tasikmalaya8 Kandidat Bakal Calon Rektor Unsil Bertarung Perebutkan 35 Suara, ini Nomor Urutnya
“Anak-anak secara psikologis masih lemah dan mudah dipengaruhi. Ini yang harus ditekankan oleh Pemkot ke depan,” katanya.
Ia mengaku terbuka jika Pemkot ingin berkomunikasi langsung dengan korban maupun tim pendamping.
“Kami tidak menutup ruang. Kalau pemerintah ingin hadir, kami terbuka. Justru sejak awal tidak ada komunikasi apa pun,” ungkapnya.
Ia menilai, seharusnya Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua PKK bisa hadir langsung memberikan dukungan moral kepada korban, bukan sekadar hadir dalam agenda seremonial.
“Seharusnya datang ke korban untuk memberi semangat dan pendampingan langsung, bukan hanya agenda lari-lari seremonial,” sindirnya.
Kasus ini menegaskan bahwa persoalan eksploitasi anak di Kota Tasikmalaya bukan hanya soal penetapan tersangka, tetapi juga soal keberanian negara—khususnya pemerintah daerah—untuk hadir di ruang paling sunyi: ruang trauma para korban.
Ketika panggung media sosial sudah bergeser ke ruang tahanan, publik kini menunggu apakah panggung empati pemerintah juga akan ikut berpindah ke ruang pemulihan korban. (rezza rizaldi)