“Anggarannya kan besar Rp 230 miliar, jadi harus dioptimalkan, tepat sasaran dan kualitasnya bagus agar kontruksi ruas jalan yang dibangun ini bertahan lama, dengan kualitas yang bagus,” paparnya.
Gumilar yang juga berasal dari Fraksi PKB menilai perencanaan pinjaman daerah tersebut harus benar-benar matang dan berbasis kebutuhan riil.
“Apalagi kan nilai Rp 230 miliar itu angkanya baru muncul kemarin Desember 2025, tidak beriringan dengan bupati yang meminjam, dan tidak beriringan dengan alasan logisnya. Seharusnya saat mau membangun dihitung kebutuhan berapa, riil dan keadaan bagaimana, nah barulah muncul angka, kalau ini kan angka dulu yang muncul, baru perhitungan, kan ngaco itu,” selorohnya.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak menghalangi upaya bupati dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.
“Yang jelas perhitungannya harus matang dan harus transparansi. Apalagi awal Februari ada lelang pekerjaan. Jangan sampai ada balas jasa, atau merasa dekat, intinya harus transparan dan tepat sasaran juga berkualitas proyek pembangunan jalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil DPU-TRPP-LH Kabupaten Tasikmalaya, Wildan Nuruzzaman ST menjelaskan bahwa saat ini proses lelang pembangunan 32 ruas jalan masih berada pada tahap perencanaan.
“Jadi belum tayang. Target mulai lelang awal Februari sudah tayang,” terang Wildan. (dik)