Koordinator Lapangan aksi, Abdul Aziz, menegaskan bahwa mahasiswa ingin wali kota hadir langsung menemui massa, bukan diwakilkan pejabat lain.
“Kami ingin wali kota hadir langsung. Ini soal tanggung jawab kepemimpinan di hadapan publik,” tegasnya.
PMII menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, kemiskinan, lingkungan hidup, hingga alih fungsi lahan pertanian.
Baca Juga:KPAD Kota Tasikmalaya Pasang Alarm Digital: Childhood Grooming Makin Lincah, Anak Jangan Jadi Korban KontenKorban Kasus Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya Masih Trauma, Kuasa Hukum: Akan Membuat Laporan Baru
Mereka mendesak pemerintah daerah memastikan pendidikan yang berkeadilan, memperkuat kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta memperbaiki akurasi data kemiskinan agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
Dalam isu lingkungan, mahasiswa menilai penanganan sampah dan pencemaran masih reaktif dan belum menyentuh akar masalah.
Sementara di sektor pertanian dan perikanan, mereka menuntut pengendalian alih fungsi lahan yang dinilai mengancam ketahanan pangan.
Abdul Aziz bahkan menyentil realisasi janji politik wali kota yang dinilai masih sebatas slogan.
“Banyak program yang disampaikan belum terasa di lapangan. Aktualisasi kepemimpinan wali kota masih rendah meski sudah masuk tahun pertama,” sindirnya.
PMII menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak ditindaklanjuti secara serius.
Di Bale Kota Tasikmalaya, aspirasi mahasiswa pun akhirnya bertabrakan dengan versi aparat: satu pihak bicara senjata tajam, pihak lain bicara luka dan dorongan.
Baca Juga:Warga Cipedes Sulap Selokan Jadi Kolam Lele, Upaya Lawan Inflasi dari Drainase Kota Tasikmalaya8 Kandidat Bakal Calon Rektor Unsil Bertarung Perebutkan 35 Suara, ini Nomor Urutnya
Yang jelas, dialog yang diminta mahasiswa belum juga terjadi, sementara ketegangan justru lebih dulu hadir. (ayu sabrina barokah)