Menurutnya, sekolah swasta tidak bisa bersaing dengan sekolah negeri yang memiliki dukungan pendanaan lebih beragam. Kondisi kekurangan siswa membuat SMK swasta sangat bergantung pada BPMU, baik untuk operasional sekolah, pembayaran honor guru, maupun membantu kebutuhan siswa.
“Mudah-mudahan bisa muncul lagi bantuan untuk sekolah swasta. Pemerintah bisa bijaksana meskipun tidak masuk di anggaran murni sekarang, nanti bisa masuk di anggaran perubahan,” kata dia.
Ahmad juga menyebutkan, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 136 SMK, terdiri dari 122 SMK swasta dan 14 SMK negeri.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, H Akhmad Juhana SPd MMPd, turut mendorong agar anggaran BPMU untuk sekolah swasta tetap dipertahankan.
“Informasi yang kami tangkap, ada perubahan skema penyaluran BPMU ke sekolah swasta. Akan tetapi yang namanya anggaran BPMU harus tetap ada untuk sekolah swasta,” terang Akhmad.
Ia menegaskan, BPMU memiliki peran penting bagi keberlangsungan sekolah swasta, khususnya yang jumlah siswanya terbatas.
“Karena BPMU itu sangat diharapkan bagi sekolah swasta terutama yang sedikit siswanya. Kalau negeri mungkin tidak terlalu berdampak, karena selain BOS ada dana bantuan lain, kalau swasta ketika hilang BPMU setengah nyawanya hilang,” ungkap Akhmad.
Akhmad juga menyampaikan bahwa PGRI Jawa Barat telah mendorong dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat agar anggaran BPMU bagi sekolah swasta tetap tersedia.
“Ya tunggu teknisnya saja, kepada civitas sekolah swasta di Jawa Barat agar tetap menunggu terkait perubahan mekanisme dari pemerintah provinsi Jabar,” tambah Akhmad. (dik)