Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “kiamat sugro” bagi sekolah swasta yang secara finansial hanya bergantung pada BOS pusat.
“Sekolah swasta ditantang punya program unggulan, tapi bagaimana mau unggul kalau finansial minim. Juknis BOS saja maksimal 40 persen untuk honor guru, sementara di sekolah swasta hampir 100 persen guru non-ASN,” ucapnya.
Tantangan Berat di Tengah Ekonomi SulitKepala SMK Arrohmah Dadaha Kota Tasikmalaya, Robi SPd, menyebut dampak penghapusan BPMU sangat besar karena selama ini dana tersebut digunakan untuk honor guru.
Baca Juga:Mahasiswa Tuding Wali Kota Tasikmalaya Anti Kritik, Audiensi Molor Tanpa KepastianPetani Milenial Panen Cabai di Bungursari, Wakil Wali Kota Tasikmalaya: Harapan Baru dari Ladang Merah
“Sekolah harus mencari sumber lain, sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Ini tantangan baru bagi sekolah swasta,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) sekaligus inisiator Ruang Edukasi dan Inspirasi (REI) Indonesia, Usep Muhajir, mengaku masih menunggu informasi lengkap terkait kebijakan tersebut.
“Kalau yang dikoreksi hanya BPMU dan dialihkan ke beasiswa personal, untuk SMP/MTs mungkin tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada BPMU. Tapi kita berharap BPMU tetap dialokasikan untuk tunjangan guru honorer swasta,” paparnya.
Ketua MKKS SMK Kota Tasikmalaya, Japar Solihin, menambahkan bahwa isu penghentian BPMU sebenarnya sudah terdengar sejak kasus penahanan ijazah tahun lalu.
“Katanya sudah di-sounding sejak isu itu muncul tahun kemarin,” singkatnya.
Penghapusan bantuan ini dinilai membuat sekolah swasta di Kota Tasikmalaya berada di persimpangan jalan: antara bertahan dengan segala keterbatasan atau kembali membebani orang tua siswa.
Pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas, kini justru terasa seperti korban penghematan anggaran. (rezza rizaldi /fitriah widayanti)