TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Dunia pendidikan swasta di Kota Tasikmalaya kembali diuji.
Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta tahun anggaran 2026 dipastikan nihil alias Rp0.
Kabar ini disampaikan langsung Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf, melalui pernyataan di media sosialnya usai rapat dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, kemarin Selasa (27/1/2026).
Baca Juga:Mahasiswa Tuding Wali Kota Tasikmalaya Anti Kritik, Audiensi Molor Tanpa KepastianPetani Milenial Panen Cabai di Bungursari, Wakil Wali Kota Tasikmalaya: Harapan Baru dari Ladang Merah
Maulana menyebut, sebelumnya bantuan untuk sekolah swasta dikenal dengan nama BOS Provinsi atau DPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) yang kemudian direncanakan berubah menjadi beasiswa personal maupun operasional sekolah.
Namun faktanya, pada 2026 bantuan tersebut dihapus total.
“Dengan berat hati saya sampaikan, bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta tahun 2026 adalah Rp0,” kata Maulana dalam instagram pribadinya.
Ia menjelaskan alasan penghapusan bantuan dikaitkan dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta adanya tunggakan anggaran di Pemprov Jabar.
Namun, menurutnya, persoalan tunggakan semestinya tidak dibebankan kepada sektor pendidikan.
“Kalau tunggakan itu karena pekerjaan fisik, ya mestinya yang dikurangi pekerjaan fisik, bukan bantuan pendidikan. Tapi faktanya justru sekolah swasta yang dikorbankan,” ujarnya.
Meski ada janji akan dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2026, Maulana mengaku Komisi V DPRD Jabar meragukan realisasi tersebut.
“Anggaran perubahan itu belum pasti. Kita berharap ada kebijakan lain untuk memperbaiki pendidikan Jawa Barat, termasuk sekolah swasta,” terangnya.
Sekolah Swasta di Kota Tasikmalaya Terancam Tarik SPP LagiKepala SMP PUI Cicurug Kota Tasikmalaya, Deden Tazdad Hubban, menilai penghapusan BPMU akan berdampak langsung pada kesejahteraan guru non-ASN.
Baca Juga:RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Belum Layani BPJS, Publik Menagih Janji Pelayanan KesehatanContent Creator Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka Eksploitasi Anak, Usai Gelar Perkara Langsung Ditahan
Ia mengingatkan bahwa BOS Provinsi sejak awal hadir untuk menutup kekurangan BOS pusat, terutama bagi sekolah swasta yang guru-gurunya mayoritas honorer.
“Ketika bantuan itu dicabut, efeknya sangat terasa. Kepala sekolah harus memutar otak untuk membayar honor guru non-ASN,” tuturnya kepada Radar.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat sekolah swasta kembali menarik SPP dari siswa, padahal sebelumnya banyak yang menggratiskan biaya sekolah karena adanya BPMU.
“Kalau dulu gratis SPP jadi daya tarik orang tua. Sekarang, mau tidak mau sekolah swasta akan menarik lagi SPP. Dampaknya bisa ke jumlah peserta didik baru,” tambahnya.