PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya mencatat risiko kredit pada segmen UMKM di Priangan Timur masih relatif tinggi, meski kinerja lembaga jasa keuangan secara umum menunjukkan pertumbuhan positif.
Catatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya yang digelar di Pangandaran, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran direksi dan pengurus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah, serta Pegadaian se-Priangan Timur.
Baca Juga:5 Laptop Acer Paling Laris di Acer Official StoreProgram JKN Menjangkau 282,7 Juta Jiwa, Ratusan Kepala Daerah Terima UHC Awards 2026
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan manajemen risiko guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan di tengah tekanan perekonomian global dan nasional.
“Penting bagi kita semua untuk tidak hanya memantau kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa LJK di Jawa Barat mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, khususnya terkait dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan pengelolaan risiko. Ke depan, upaya pembenahan operasional, akan terus dilakukan untuk menciptakan LJK yang lebih efisien dan kompetitif, yang tentunya akan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional,” kata Darwisman.
Berdasarkan data OJK, kinerja BPR dan BPR Syariah di Priangan Timur hingga Desember 2025 masih menunjukkan tren positif. Aset tercatat tumbuh 3,81 persen (yoy) menjadi Rp 3,56 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 2,71 persen (yoy) menjadi Rp 2,51 triliun, serta penyaluran kredit tumbuh 5,62 persen (yoy) mencapai Rp 2,81 triliun.
Fungsi intermediasi dinilai tetap berjalan dengan tingkat kredit bermasalah yang masih terkendali. Namun demikian, pada segmen kredit produktif dan UMKM, OJK mencatat tingkat Non Performing Loan (NPL) masih relatif tinggi. Hingga akhir 2025, penyaluran kredit UMKM tercatat sebesar Rp 919 miliar atau tumbuh 4,30 persen (yoy), dengan NPL mencapai 7,26 persen.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas kredit serta penerapan manajemen risiko yang lebih prudent.
Sementara itu, penyaluran kredit non-UMKM masih mendominasi portofolio BPR/BPRS dengan nilai mencapai Rp 1,89 triliun atau tumbuh 6,27 persen (yoy), disertai tingkat NPL yang lebih terjaga di level 3,39 persen.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menyebut bahwa penguatan peran sektor jasa keuangan menjadi penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih tertinggal dibandingkan capaian nasional dan provinsi.