BANJAR, RADARTASIK.ID – Rencana pemotongan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar disebut sudah keharusan.
Sebab, di tengah kondisi krisis APBD Kota Banjar, jangan hanya rakyat yang ikat pinggang, saatnya pejabat hingga anggota DPRD lepas fasilitas mewah demi selamatkan fiskal daerah.
“Langkah efisiensi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan moral bagi anggota dewan (DPRD Kota Banjar),” ucap pemerhati sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga:Gelorakan Kedisiplinan, 93 Sekolah Ikuti LKBB Grilya Mustofa Nasional di MAN 1 TasikmalayaLogay, Nama yang Terlalu Banyak Gaya!
Dia menilai, di saat masyarakat Kota Banjar berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan pelayanan publik akibat minimnya anggaran, sangat tidak etis jika pejabat daerah (ASN, kepala OPD hingga anggota DPRD Kota Banjar) masih menikmati tunjangan secara penuh.
Sebagai masyarakat, Irwan mendukung penuh pemotongan secara signifikan demi memaksimalkan pelayanan.
“Namun demikian, kami mengingatkan agar transparansi harus benar dijalankan. Publik harus tahu berapa nilai penghematan yang didapat,” katanya.
Menurutnya, efisiensi juga jangan hanya menyasar tunjangan DPRD, tapi belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di lingkungan Pemkot Banjar.
Baik belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di eksekutif maupun legislatif yang tidak berdampak langsung pada rakyat.
“Perlu dicatat juga bahwa pemotongan tunjangan bagi pejabat ini bukan sekadar simbolisme. Kami tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi pencitraan politik sesaat,” tegasnya.
Pemotongan tunjangan harus menjadi momentum, khususnya bagi DPRD Kota Banjar untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar wakil rakyat yang siap merasakan beban yang sama.Terlebih, ketika Pemkot Banjar dalam kondisi sulit seperti saat ini.
Baca Juga:Wajah Baru Pengurus PAC PDIP Tamansari, Imam Mulyana Isi Kursi SekretarisKiai Miftah Fauzi Membaca Ulang Kota Tasikmalaya!
“Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka di atas kertas, tapi cerminan prioritas hati nurani para pemimpinnya. Jika rakyat dipinta bersabar karena APBD terbatas, maka elit harus menjadi yang pertama memberi teladan dalam berkorban,” ungkapnya.
Pihaknya akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai ada ‘pemotongan di depan’ namun muncul ‘anggaran siluman’ di belakang dengan dalih koordinasi atau konsultasi luar daerah.
“Fokus kita hari ini adalah menyelamatkan fiskal Kota Banjar, demi kepentingan rakyat banyak bukan hanya segelintir orang,” ujarnya.