“Memang ada kriteria khusus untuk kerja sama dengan BPJS, seperti akreditasi dan kredensial. Tapi terlalu naif kalau rumah sakit sudah berdiri dan beroperasi hampir dua tahun, namun BPJS belum bisa digunakan,” tutur Heri.
Ia meminta manajemen RSUD Dewi Sartika terbuka kepada publik terkait kendala yang dihadapi serta menyampaikan target waktu yang jelas kapan layanan BPJS bisa diaktifkan.
“Kami mendorong Pemkot Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan memfasilitasi percepatan kerja sama ini. Karang Taruna siap duduk berdialog demi memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:Content Creator Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka Eksploitasi Anak, Usai Gelar Perkara Langsung DitahanPolres Tasikmalaya Kota Naikkan Kasus Konten “Pacar Bayaran” ke Sidik, Gelar Perkara Menunggu Waktu
Heri menambahkan, secara administratif memang banyak tahapan yang harus dilalui rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS, mulai dari akreditasi, perizinan, hingga kelengkapan tenaga medis.
Namun hal itu seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal pembangunan rumah sakit.
“Sayang sekali, rumah sakit sudah ada tapi masyarakat kecil belum bisa memanfaatkannya lewat BPJS. Ini yang perlu dicermati bersama,” katanya.
Desakan publik kini mengarah pada satu tuntutan: pemerintah daerah, manajemen RSUD Dewi Sartika, Dinas Kesehatan, DPRD, dan BPJS Kesehatan segera duduk satu meja.
Sebab, rumah sakit tanpa BPJS ibarat bangunan megah tanpa pintu bagi rakyat kecil. (rezza rizaldi)