TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Hampir dua tahun berdiri, RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya masih belum bisa melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan.
Kondisi ini memicu gelombang keluhan warga, terutama masyarakat di Kecamatan Kawalu yang sejak awal berharap rumah sakit tersebut menjadi solusi pemerataan layanan kesehatan.
Di media sosial, kritik terus bermunculan.
Warganet mempertanyakan fungsi rumah sakit milik pemerintah daerah yang belum terkoneksi dengan BPJS, padahal kebutuhan layanan kesehatan justru paling besar datang dari masyarakat kurang mampu.
Baca Juga:Content Creator Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka Eksploitasi Anak, Usai Gelar Perkara Langsung DitahanPolres Tasikmalaya Kota Naikkan Kasus Konten “Pacar Bayaran” ke Sidik, Gelar Perkara Menunggu Waktu
Salah satu akun, Jajang Saepuloh, menyoroti peran DPRD dan pemerintah daerah agar tidak sekadar duduk manis di kantor.
Ia mendesak agar Wali Kota Tasikmalaya dan instansi terkait segera dipanggil untuk membahas persoalan BPJS di RSUD Dewi Sartika.
Akun lain, Ozef, menyebut persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan melalui nota kesepahaman (MoU) antara pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, Pemkot Tasikmalaya, DPRD, hingga instansi sosial terkait.
Sementara akun N-Alista mempertanyakan di mana titik masalah sebenarnya dan meminta wakil rakyat turun tangan meluruskan persoalan yang berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Arief Abdul Rohman, menegaskan bahwa kehadiran RSUD Dewi Sartika sejatinya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar lainnya.
“Artinya pemerintah harus fokus memperbaiki sistem layanan di sana, termasuk BPJS. Karena rumah sakit sudah dibangun, maka BPJS juga harus segera duduk bersama dengan manajemen rumah sakit supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu,” kata Arief, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, persoalan bisa berasal dari kekurangan dokter, keterbatasan alat kesehatan, atau kendala administratif.
Baca Juga:Konten Pacar Bayaran di Kota Tasikmalaya Masuk Child Grooming, UPTD PPA: Ada Penawaran dan PelajarDiperiksa Unit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Content Creator “Pacar Bayaran” Masih Berstatus Saksi
Namun hal itu tidak boleh dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada kepercayaan publik.
“Kalau tidak segera dibereskan, kepercayaan masyarakat bisa turun. Jangan sampai nanti rumah sakit baru lagi dibangun tapi masalah BPJS terulang,” terangnya.
Senada, Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Heri Sulihudin, menyayangkan hingga saat ini RSUD Dewi Sartika belum melayani pasien BPJS, padahal BPJS merupakan hak dasar masyarakat, terutama warga kurang mampu.