Diberitakan sebelumnya, RS Dewi Sartika yang berada di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sudah beroperasi sejak Desember 2024, namun hingga kini belum melayani pasien BPJS Kesehatan.
Pantauan di lapangan menunjukkan pelayanan tetap berjalan untuk pasien umum, meliputi IGD, rawat jalan, dan beberapa dokter spesialis.
Namun sejumlah poli seperti poli gigi dan poli anak masih dalam tahap proses.
Baca Juga:Kontingen Seni Kota Tasikmalaya Tantang 20 Negara di Thailand, Diky Candra: Berani Tampil TulusDPRD Sentil Inspektorat Kota Tasikmalaya: Pengawasan Itu Bukan Seni Salah Paham
Sebagian warga tetap datang karena belum mengetahui bahwa rumah sakit tersebut belum bekerja sama dengan BPJS.
Di bagian depan rumah sakit, pasien diberi penjelasan terlebih dahulu sebelum mendapat pelayanan.
Kondisi ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Irfan Ramdani, menyebut belum tersambungnya RS Dewi Sartika dengan BPJS sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah kota dalam menjamin layanan kesehatan.
“Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah kota dalam memfasilitasi pelayanan masyarakat, khususnya warga Kawalu dan umumnya Kota Tasikmalaya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, menilai persoalan ini sudah masuk kategori krusial namun simpul masalahnya belum jelas.
“Ke rumah sakit katanya di dinas, ke dinas katanya di BPJS, ke BPJS balik lagi ke manajemen rumah sakit. Bolak-balik, enggak jelas siapa yang salah,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Asep Hendra Hendriana menjelaskan kendala utama belum tersambungnya RS Dewi Sartika dengan BPJS adalah belum terpenuhinya standar alat kesehatan.
Baca Juga:Dugaan Child Grooming Content Creator Menggema di Kota Tasikmalaya, RKI: Anak Bukan Bahan Konten Kasus Konten Viral di Tasikmalaya Masuk Pendalaman, Polisi: Terlapor Akui Posting Video Seragam Sekolah
“Masih ada dua alat yang belum lengkap sesuai standar. Ini bukan beli di warung, prosesnya mengikuti mekanisme pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa melangkahi aturan demi percepatan.
“RSUD ini milik negara, bukan milik pribadi. Semua ada aturannya,” ucapnya.
Di tengah gedung yang sudah berdiri dan layanan yang terus berjalan, RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya kini berada di persimpangan antara standar prosedur dan kebutuhan warga.
BPJS belum hadir, sementara keluhan terus berdatangan. Rumah sakit berdiri megah, tapi kartu BPJS masih menunggu izin masuk pintu pelayanan. (rezza rizaldi)