TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Gedung boleh megah, layanan boleh dibuka, tapi tanpa BPJS, rumah sakit ibarat toko besar tanpa pelanggan.
Itulah peringatan keras dari Pengamat Pemerintahan, Asep Tamam, menyoroti kondisi RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya yang hingga kini belum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan.
Menurut Asep, era pelayanan publik hari ini menuntut dua hal yang harus berjalan bersamaan: profesional dan terjangkau.
Baca Juga:Kontingen Seni Kota Tasikmalaya Tantang 20 Negara di Thailand, Diky Candra: Berani Tampil TulusDPRD Sentil Inspektorat Kota Tasikmalaya: Pengawasan Itu Bukan Seni Salah Paham
“Sekarang ini eranya profesionalisme. Tapi profesional itu harus murah. Profesional tapi mahal itu bukan solusi. BPJS hadir untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Ia menilai keterlambatan RSUD Dewi Sartika terhubung alias terkoneksi dengan BPJS bisa berasal dari dua faktor.
Pertama, persoalan internal manajemen rumah sakit. Kedua, kendala birokrasi di luar kendali rumah sakit.
“Kalau dari 2024 rumah sakit berdiri tapi belum ada BPJS, itu bisa karena tidak profesional, atau karena proses perizinannya memang tersendat. Kalau yang salah di atas, ya yang di atas harus dikritisi,” terangnya.
Asep menyebut persoalan BPJS bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, rumah sakit akan kehilangan pasien.
“Profesionalisme itu hubungannya langsung dengan kepercayaan. Kalau tidak dipercaya, selesai. Pelayanan di bawah standar tapi harus bayar, orang akan berpikir dua kali datang ke sini,” ucapnya.
Ia bahkan mengungkap informasi bahwa jumlah pasien RSUD Dewi Sartika masih sangat minim.
Baca Juga:Dugaan Child Grooming Content Creator Menggema di Kota Tasikmalaya, RKI: Anak Bukan Bahan Konten Kasus Konten Viral di Tasikmalaya Masuk Pendalaman, Polisi: Terlapor Akui Posting Video Seragam Sekolah
“Kemarin saya ke sana, sebulan paling banyak hanya sekitar 20 pasien. Jangankan yang miskin, yang kaya pun sekarang ingin gratis. Kalau BPJS tidak ada, semua akan menjauh,” sindirnya.
Asep mengingatkan kondisi ini berpotensi membuat RSUD Dewi Sartika mengalami kerugian lebih cepat.
“Kondisi seperti ini bisa bikin potensi bangkrut lebih cepat. Rumah sakit harus belajar dari rumah sakit lain yang bisa menerima BPJS tanpa merugi, karena dananya dari pemerintah,” tegasnya.
Ia mendorong pimpinan RSUD Dewi Sartika dan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera menyelesaikan hambatan kerja sama BPJS.
“Kalau kelambatannya di manajemen, harus dipercepat. Kalau di atas, harus dievaluasi. Jawa Barat sekarang diawasi langsung gubernur, ingin cepat, profesional, tanpa hambatan,” katanya.