TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pagi itu, Senin (26/1/2026), para guru di Kota Tasikmalaya sudah lebih dulu bangun sebelum matahari betul-betul membuka matanya.
Seperti biasa, mereka mengatur jadwal mengajar. Mengondisikan murid. Menghitung menit agar semua tetap berjalan rapi.
Bedanya, hari itu mereka juga menghitung waktu untuk satu hal lain, menyuarakan aspirasi.
Baca Juga:Kasus “Pacar Bayaran” Anak di Kota Tasikmalaya Mengarah ke Eksploitasi, Polisi Siapkan Gelar PerkaraTanpa BPJS, RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Terancam Cepat Bangkrut Diterpa Krisis Kepercayaan Publik
Bukan untuk menolak kebijakan. Bukan untuk gaduh. Apalagi untuk mengancam. Mereka hanya ingin didengar.
Para guru honorer dan madrasah itu tidak menolak pengangkatan SPPG menjadi PPPK. Tidak juga menutup mata atas keterbatasan negara.
Mereka hanya meminta satu hal yang terdengar sangat sederhana, tapi terasa amat jauh. Perlakuan yang adil, rasional, dan mudah dimengerti.
Sebelum berangkat, mereka berdoa. Iya, benar-benar berdoa. Agar ada harapan. Agar ada pejabat yang mau membuka telinga. Terutama Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi. Doa itu bukan doa politik. Itu doa seorang ibu.
Sebab sebagian besar dari mereka adalah ibu-ibu. Yang sehari-hari mengasuh anak orang lain dengan kasih sayang. Yang terbiasa menenangkan, bukan memarahi. Yang lebih sering mengalah, daripada melawan.
Hari itu mereka memilih cara yang tidak biasa bagi mereka: turun ke jalan.Dengan persiapan ala kadarnya, mereka berharap bisa menjadi tamu istimewa di rumah sendiri—di kota yang mereka cintai dan mereka rawat melalui ruang-ruang kelas.
Mereka bertemu Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, Ada Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra, Hadir pula Sekda Asep Goparulloh.
Baca Juga:Kontingen Seni Kota Tasikmalaya Tantang 20 Negara di Thailand, Diky Candra: Berani Tampil TulusDPRD Sentil Inspektorat Kota Tasikmalaya: Pengawasan Itu Bukan Seni Salah Paham
Tapi yang mereka cari bukan itu. Mereka ingin bertemu orang nomor satu. Karena mereka tahu, di kota ini, keputusan bukan ditentukan oleh pendamping. Bukan pula oleh protokoler. Kebijakan ditentukan oleh satu suara. Satu pikiran. Satu tanda tangan.
Mereka ingin wali kota ikut menyuarakan. Bukan menyelesaikan semua. Cukup menyampaikan. Karena mereka yakin, wali kota memiliki jejaring dan konektivitas yang luas. Cukup untuk mengetuk pintu pemerintah pusat.
Sayangnya, wali kota tidak hadir. Katanya, sedang menuju Jakarta. Menerima penghargaan BPJS Kesehatan. Bukan tidak boleh. Penghargaan itu prestasi. Layak diapresiasi.