TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, mengingatkan Inspektorat agar tidak memberikan pemahaman yang keliru kepada publik dalam menangani laporan dugaan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Dodo, fungsi Inspektorat seharusnya menjadi penjernih masalah, bukan justru diduga memperkeruh dengan konsepsi yang salah.
“Jangan dulu malah memberi konsepsi pemahaman yang keliru. Kalau ada dugaan pejabat yang menyinggung perasaan masyarakat atau melakukan tindakan yang tidak sesuai karakter pemimpin, itu harus diindahkan oleh Inspektorat,” ujar Dodo, Senin (26/1/2026).
Baca Juga:Dugaan Child Grooming Content Creator Menggema di Kota Tasikmalaya, RKI: Anak Bukan Bahan Konten Kasus Konten Viral di Tasikmalaya Masuk Pendalaman, Polisi: Terlapor Akui Posting Video Seragam Sekolah
Ia menegaskan, setiap peristiwa bisa menjadi bahan evaluasi ke depan, bukan malah dijadikan alasan untuk menciptakan aturan baru yang justru menyengsarakan pihak yang sudah diperiksa.
“Kalau memang tidak terbukti melanggar disiplin kepegawaian, ya sudah. Tidak harus ada hal-hal lain yang justru menyengsarakan atau membuat sistem jadi lebih jelek,” katanya.
Dodo menyebut, persoalan semacam ini sering muncul karena miskomunikasi atau salah tafsir terhadap kewenangan.
Padahal, menurutnya, mekanisme hukum sudah jelas: salah ya salah, tidak salah ya tidak salah.
“Tidak boleh ada konsep abu-abu. Kalau memang tidak terindikasi pelanggaran, jangan dibuat-buat seolah masih ada kewajiban lain yang harus dijalani,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya yang dinilainya kerap terlihat sunyi di mata publik, meskipun secara fungsi memiliki peran strategis sebagai pengawas internal pemerintah.
“Inspektorat itu pengawas internal pemerintahan. Bukan hanya soal program kegiatan, tapi juga etika, kepatuhan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Baca Juga:Pelayanan Umum Jalan, Pasien BPJS Tertahan: RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Diduga Terjebak PolemikInspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola “Mediasi” Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu Dibereskan
Dodo mengakui, pada masa kepemimpinan Inspektur sebelumnya, Almarhum Budiaman, komunikasi antara Inspektorat dan Komisi I DPRD berjalan cukup baik.
“Kita sering rapat kerja. Setiap ada peristiwa yang terpublikasi, mereka responsif. Bahkan berani memberi legal opinion kalau kebijakan kepala daerah dianggap bertentangan dengan norma hukum,” katanya.
Ia berharap pola tersebut tetap dilanjutkan oleh Inspektur yang baru, Imin Muhaemin. Namun, ia menekankan agar tidak terlalu lama beradaptasi.
“Pak Imin jangan lama-lama adaptasinya. Harus segera gaspol. Harus tegas dan berani. Jangan ada istilah kagok karena kedekatan personal,” sarannya.