Ia menambahkan, setelah dilakukan pengecekan di tingkat desa, banyak warga baru mengetahui BPJS mereka nonaktif saat hendak berobat. Akibatnya, warga harus menanggung biaya pengobatan sendiri, termasuk biaya tambahan saat dirujuk ke rumah sakit.
Baik DPRD maupun pemerintah desa berharap Pemkab Tasikmalaya segera mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dengan turun tangan langsung menangani persoalan BPJS nonaktif agar warga tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan. (ujg)