TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Andi Supriayadi, menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif.
Andi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus bertanggung jawab dan segera menyiapkan solusi konkret agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
Menurut Andi, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif atau membiarkan masyarakat kebingungan ketika hendak berobat.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
“Kalau kesehatan adalah hak dasar, maka harus dipenuhi. Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Bupati melalui dinas terkait harus menyiapkan skema lain agar masyarakat tetap bisa dilayani, meskipun BPJS-nya tidak aktif,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hampir di seluruh desa di wilayah Dapil 5, banyak warga mengeluhkan status BPJS yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kondisi tersebut baru diketahui saat warga berobat ke puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.
“Warga datang berobat, tiba-tiba BPJS tidak aktif. Mau diaktifkan kembali bisa, tapi harus bayar. Ini sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat tidak mampu,” katanya.
Andi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menelusuri penyebab ketidakaktifan BPJS, apakah karena tunggakan, perubahan data, atau mekanisme lain yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Ia juga mendorong agar fasilitas kesehatan tetap membuka pelayanan dengan menyiapkan alternatif pembiayaan bagi warga yang BPJS-nya bermasalah.
Selain itu, Andi menilai Pemkab Tasikmalaya memiliki ruang fiskal untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menyebut masih terdapat potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp400-500 miliar dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau ada kemauan, anggaran itu bisa diarahkan untuk menjamin layanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi kesehatan juga harus seimbang dan menjadi prioritas,” ujarnya.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
Sementara itu, Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi, membenarkan bahwa saat ini banyak warganya yang BPJS Kesehatannya tidak aktif. Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah perubahan status desil masyarakat.
“Biasanya desil 1 sampai 5 dibiayai pemerintah. Tapi karena desil naik, warga tidak lagi ditanggung, sementara masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut,” jelas Yayan.