Habib menegaskan, RS Dewi Sartika sebagai rumah sakit milik pemerintah seharusnya sudah menerima pasien BPJS, terutama BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Ini rumah sakit pemerintah. Tidak boleh lama-lama begini. Harus segera menerima pasien BPJS. Layanan kesehatan itu Standar Pelayanan Minimal,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi sekitar 50 ribu warga Kota Tasikmalaya yang BPJS PBI-nya dinonaktifkan akibat kebijakan pusat dan keterbatasan fiskal daerah.
Baca Juga:Inspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola “Mediasi” Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu DibereskanKasus Konten Viral Masuk Babak Selanjutnya, Dua Korban dan Saksi Diperiksa di Polres Kota Tasikmalaya
“Alokasi dari pusat turun drastis, dari yang seharusnya 100 persen sekarang tinggal sekitar 40 persen. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk membiarkan masalah kesehatan menumpuk,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Asep Hendra Hendriana menjelaskan, kendala utama belum tersambungnya RS Dewi Sartika dengan BPJS adalah belum terpenuhinya standar alat kesehatan.
“Masih ada dua alat yang belum lengkap sesuai standar. Itu harus dipenuhi dulu. Ini bukan beli di warung, prosesnya mengikuti mekanisme pemerintah,” ujarnya.
Menurut Asep, pihaknya sudah mengajukan kerja sama sejak awal tahun dan telah diverifikasi, namun belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan BPJS.
“Kita sudah mengajukan, sudah diverifikasi, tapi belum lolos kualifikasi. Jadi kita berproses lagi. Intinya kami tidak diam, kami terus bergerak,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa melangkahi aturan demi percepatan layanan.
“Kalau proses ini dilabrak, kita melanggar hukum. RSUD ini milik negara, bukan milik pribadi. Semua ada aturannya,” ucapnya.
Baca Juga:13 Remaja Nyaris Bentrok di Indihiang Kota Tasikmalaya karena Saling EjekKota Tasikmalaya Bidik Diorama dan Arboretum Bambu, Kejar Wisata Edukasi Sekaligus Tambah PAD
Di tengah gedung yang sudah beroperasi dan warga yang terus datang berobat, RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya kini seolah terjebak di antara standar, prosedur, dan tarik-menarik kewenangan.
BPJS belum hadir, sementara keluhan masyarakat terus berjalan. Rumah sakit berdiri megah, tapi kartu BPJS masih harus menunggu giliran masuk pintu pelayanan. (rezza rizaldi)