TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Gedung sudah berdiri, layanan sudah berjalan, tapi kartu BPJS masih seperti tamu tak diundang di RS Dewi Sartika yang berada di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
Rumah sakit milik pemerintah daerah yang beroperasi sejak Desember 2024 itu hingga kini belum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pelayanan tetap berlangsung. Pasien umum masih datang silih berganti, meski jumlahnya belum bisa disebut ramai.
Baca Juga:Inspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola “Mediasi” Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu DibereskanKasus Konten Viral Masuk Babak Selanjutnya, Dua Korban dan Saksi Diperiksa di Polres Kota Tasikmalaya
Sebagian warga masih datang karena belum mengetahui bahwa RS Dewi Sartika belum bekerja sama dengan BPJS.
Di bagian depan rumah sakit, pasien biasanya diberi penjelasan lebih dulu sebelum mendapat pelayanan.
Layanan yang tersedia saat ini meliputi IGD, rawat jalan, dan beberapa dokter spesialis. Namun sejumlah poli masih dalam tahap proses, seperti poli gigi dan poli anak.
Walaupun demikian, kondisi belum bisa melayani pasien BPJS ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Irfan Ramdani yang juga Tokoh Pemuda Kawalu, menilai belum terhubungnya RS Dewi Sartika dengan BPJS sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah kota dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah kota dalam memfasilitasi pelayanan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Kawalu dan umumnya Kota Tasikmalaya,” katanya, Minggu (25/1/2026).
Ia menyebut pembangunan RS Dewi Sartika sudah lama digembar-gemborkan, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan warga pemegang kartu BPJS.
Baca Juga:13 Remaja Nyaris Bentrok di Indihiang Kota Tasikmalaya karena Saling EjekKota Tasikmalaya Bidik Diorama dan Arboretum Bambu, Kejar Wisata Edukasi Sekaligus Tambah PAD
“Sekarang baru melayani pasien umum. Pasien yang punya BPJS belum bisa dilayani. Pertanyaannya, ini karena tidak ada dokter spesialis di Kota Tasik atau karena Pemkot tidak mampu membayar dokter spesialis?” sindirnya.
Keluhan serupa juga datang dari DPRD Kota Tasikmalaya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, menyebut persoalan ini sudah masuk kategori krusial, namun hingga kini tak jelas di mana simpul masalahnya.
“Saya telusuri ke rumah sakit, katanya sudah diserahkan ke dinas. Ke dinas, dinas bilang dari BPJS. Ke BPJS, BPJS balik menyalahkan manajemen rumah sakit. Jadi bolak-balik, enggak ketahuan siapa yang salah,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).