Para guru mencatatnya. Mereka juga mencatat minimnya kehadiran unsur pimpinan DPRD, kecuali Komisi IV.
Salah satu yang berbicara lantang adalah Habib Qosim Nurwahab, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Ia tidak sekadar politisi. Ia juga guru.
“Saya ini guru MTs As-Syuhada Karikil, Mangkubumi,” katanya.
Kalimat itu membuat jarak podium dan massa menjadi lebih dekat.
“Kita ini senasib. Jangan sampai kebijakan pusat justru mengadu domba,” ujarnya.
Baca Juga:Dugaan Child Grooming Content Creator Menggema di Kota Tasikmalaya, RKI: Anak Bukan Bahan Konten Kasus Konten Viral di Tasikmalaya Masuk Pendalaman, Polisi: Terlapor Akui Posting Video Seragam Sekolah
Ia mengaku terenyuh melihat kebijakan yang belum berpihak pada guru madrasah.
Habib tahu betul keterbatasan DPRD daerah. Tapi ia juga tahu satu hal, diam lebih berbahaya daripada bersuara.
Ia menyebut telah mendorong revisi UU ASN, menyampaikan aspirasi ke Komisi II, BKN, Kemenag, hingga Komisi VIII DPR RI.
Puncak kegelisahan justru datang dari Sekretaris PGM Kota Tasikmalaya, Arip Ripandi. Ia bicara tanpa berputar.
“Kami tidak menolak MBG,” tegasnya.
Kalimat ini penting. Karena di luar sana, guru sering dianggap anti-program.
“Yang kami persoalkan adalah kebijakan afirmasi pengangkatan SPPG sekitar 32 ribu orang menjadi PPPK, padahal usianya baru hitungan bulan.” ujarnya.
Lalu ia berhenti sejenak. Memberi ruang pada perbandingan yang pahit.
“Sementara guru madrasah yang puluhan tahun mengabdi belum mendapat prioritas.” tuturnya.
Baca Juga:Pelayanan Umum Jalan, Pasien BPJS Tertahan: RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Diduga Terjebak PolemikInspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola “Mediasi” Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu Dibereskan
Arip lalu membuka fakta yang sulit dibantah: Honor guru madrasah di Kota Tasikmalaya masih Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Uang segitu, di kota ini, nyaris hanya cukup untuk bertahan. Bukan hidup. Bertahan.
Padahal tanggung jawabnya bukan kecil:
mencerdaskan generasi bangsa, mengajarkan nilai, menjaga moral, sering kali tanpa jaminan hari esok.
“Kuncinya ada pada political will pemerintah,” kata Arip.
Ia bahkan menyebut Presiden, meminta Instruksi Presiden yang berpihak pada pendidikan madrasah.
Di Kota Tasikmalaya saja, ada sekitar 2.900 guru honorer madrasah, dari RA hingga Aliyah.
Jumlah yang cukup untuk membentuk satu kota kecil—kota pengabdian tanpa status jelas.
Yang menarik, mereka tidak mogok mengajar. Sekolah tetap jalan. Murid tetap belajar.