TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Jam di Bale Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya lelah ketika ratusan guru madrasah dan sekolah swasta datang dengan langkah yang rapi. Bukan untuk mengajar. Bukan pula untuk upacara bendera.
Senin siang, 26 Januari 2026, mereka berdiri di depan pusat kekuasaan kota, membawa satu hal yang selama ini terasa semakin tipis: harap.
Pukul 13.25 WIB. Bukan jam masuk kelas.
Ini jam orang-orang yang biasanya mengajar kini belajar bersuara. Spanduk terbentang. Wajah-wajah lelah tapi tertib. Tidak ada teriakan kasar.
Baca Juga:Dugaan Child Grooming Content Creator Menggema di Kota Tasikmalaya, RKI: Anak Bukan Bahan Konten Kasus Konten Viral di Tasikmalaya Masuk Pendalaman, Polisi: Terlapor Akui Posting Video Seragam Sekolah
Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Aksi ini justru nyaris terlalu sopan untuk sebuah protes. Seperti para pesertanya—guru—yang sejak lama terbiasa menahan diri.
Mereka menuntut satu hal yang terdengar sederhana, tapi bertahun-tahun tak kunjung selesai: penegasan status dan perhatian pemerintah terhadap guru madrasah.
Aksi berlangsung singkat. Satu jam lima belas menit, hingga 14.40 WIB. Namun isi kegelisahannya sudah dipendam puluhan tahun.
Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya menemui mereka. Bukan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi.
Tapi cukup untuk meredakan suasana: Wakil Wali Kota Diky Candra, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, serta Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab.
Saat Hymne Guru dinyanyikan bersama, suasana berubah. Diky Candra terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca.
“Ketika menyanyikan Hymne Guru saya terenyuh,” katanya.
Bukan karena politik. Bukan karena kamera.
“Teringat bapa saya, seorang guru. Terakhir mengajar di SMA Pasundan dan SMA Negeri 2,” tuturnya.
Baca Juga:Pelayanan Umum Jalan, Pasien BPJS Tertahan: RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Diduga Terjebak PolemikInspektur Kota Tasikmalaya Baru Tahu Pola “Mediasi” Usai Pemeriksaan: Jika Tak Bersalah, Tak Perlu Dibereskan
Di depan ratusan guru, Diky berjanji mengawal aspirasi mereka. Ia bahkan menyebutnya sebagai ladang pahala dan amal.
Di titik ini, negara memang sering hadir dalam bentuk empati. Soal kebijakan, itu urusan lain.
Diky juga menegaskan satu hal penting. Pemkot tidak ingin kebijakan pusat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Kalimat itu terdengar indah. Sayangnya, di lapangan, perpecahan itu sudah terlanjur terasa.
Antara guru dan dapur. Antara ruang kelas dan program baru. Antara pengabdian lama dan afirmasi yang masih bayi.
Namun, di tengah empati, ada yang absen. Wali Kota Tasikmalaya tidak hadir.