BANJAR, RADARTASIK.ID – Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat turut dirasakan Pemerintah Kota Banjar. Kondisi ini mendorong pemkot melakukan efisiensi anggaran.
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap sektor kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar H Saifuddin AKs mengatakan, efisiensi anggaran tidak terlalu memengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Karena program-program yang ada di Dinas Kesehatan hampir semua dibiayai oleh pemerintah pusat yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus),” ucapnya, Minggu (25/1/2026).
Baca Juga:Gansa Persada MAN 1 Tasikmalaya Raih Juara 3 Paduan Suara Priangan TimurVonis Endang Juta Jauh dari Tuntutan, Kejati Jabar Ajukan Banding
Dengan dukungan DAK tersebut, berbagai program kegiatan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kota Banjar tetap dapat berjalan normal.
Sejumlah layanan kesehatan seperti rujuk balik pasien, jaminan iuran PBI BPJS Kesehatan, hingga skrining riwayat kesehatan atau cek kesehatan gratis tetap terlaksana.
“Meski tahun ini efisien, tapi hampir semua dibiayai oleh pemerintah pusat melalui DAK. Sehingga cenderung aman dan pelayanan tidak begitu terkendala sama sekali,” ujarnya.
Dinkes Kota Banjar memastikan akan memaksimalkan dukungan tersebut agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Ia pun berharap masyarakat dapat menjaga kesehatannya dengan baik agar terhindar dari berbagai penyakit. (Anto Sugiarto)