Banjir, Retorika dan Ambisi Dedi Mulyadi Menuju Tahun 2029!

pernyataan Dedi Mulyadi soal banjir Jakarta dan Bogor
Direktur Jaringan Survei Indonesia (JSI), Harry Khourul Anwar, SH. istimewa for radartasik.id
0 Komentar

BANDUNG, RADARTASIK.ID – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—bahwa Jakarta tidak akan pernah bebas banjir jika Bogor belum dibetulkan, sekilas terdengar logis. Air memang mengalir dari hulu ke hilir. Bogor berada di hulu, Jakarta di hilir. Sederhana.

Namun, di situlah persoalannya bermula: ketika persoalan kompleks disederhanakan secara berlebihan, logika berubah menjadi alat retorika.

Banjir Jakarta bukan sekadar “banjir kiriman”. Ia adalah akumulasi dari penurunan muka tanah, buruknya drainase, tata ruang yang semrawut, pengelolaan sampah yang lemah, curah hujan ekstrem, hingga problem klasik urbanisasi.

Baca Juga:Kasus Konten Kreator Viral Diseret ke Polisi, Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Eksploitasi Anak di Kota TasikmalayaKonten Boleh Viral, Etika Jangan Absen: Praktisi PR Ingatkan Kreator Kota Tasikmalaya

Menyempitkan masalah itu hanya pada Bogor bukan hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga problematik secara politik.

Direktur Jaringan Survei Indonesia (JSI), Harry Khourul Anwar, SH, menilai pernyataan KDM seharusnya diletakkan secara normatif terlebih dahulu.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM semestinya fokus menyelesaikan persoalan di wilayah kewenangannya—terutama Bogor dan kawasan Puncak—tanpa membebani Jakarta yang memiliki otonomi khusus dan kepemimpinan sendiri.

“Yang janggal, KDM justru membalikkan situasi. Jakarta dibuat seolah bergantung pada Bogor, padahal justru Jawa Barat yang berkewajiban memastikan wilayah hulunya tidak memperparah bencana di hilir,” ujar Harry.

Dalam kacamata logikanya, pola semacam ini dikenal sebagai strawman argument—memutar ulang persoalan agar tampak seolah-olah pihak lain yang menjadi sumber masalah utama. Kewajiban struktural pun bergeser menjadi narasi politis.

KDM dikenal piawai beretorika. Terlalu piawai, bahkan. Dalam teori Framing yang dikemukakan Robert Entman, framing adalah cara menyusun pesan untuk mengarahkan cara publik memahami realitas.

Dalam konteks ini, KDM membingkai Bogor sebagai “kunci penyelamatan Jakarta”. Pesan tersiratnya sederhana namun kuat: masalah Jakarta bisa selesai jika saya turun tangan. Sebuah framing yang menempatkan dirinya sebagai solusi lintas wilayah.

Baca Juga:DPRD Mendesak, Dalih Dinkes Berproses: RS Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Belum Layani BPJSMiss Komunikasi Birokrasi Berulang, Kata DPRD: Jaga Wibawa Kepala Daerah Kota Tasikmalaya

“Tak sulit membaca arah angin politiknya. Popularitas KDM yang tinggi, ditopang basis pendukung fanatik di media sosial, membuat setiap pernyataannya cepat menyebar dan membentuk persepsi,” terangnya.

0 Komentar