TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Bangunan pasar berdiri gagah, plang proyek terpampang rapi, anggaran negara sudah lama menguap. Namun denyut ekonomi tak kunjung terasa.
Di Kota Tasikmalaya, setidaknya tiga pasar milik pemerintah daerah tercatat belum berfungsi optimal, meski nilainya menembus Rp8,7 miliar.
Alih-alih menjadi pusat transaksi warga, pasar-pasar ini lebih sering berperan sebagai bangunan sunyi—hidup sesekali, mati berkali-kali.
Baca Juga:Dari Karcis hingga Digitalisasi, Penataan Parkir di Kota Tasikmalaya Terus DikajiParkir Berkarcis di Kota Tasikmalaya Masih Setengah Hati, Kata Praktisi Hukum: Dishub Banyak Retorika
Masalahnya bukan pada tembok atau atap, melainkan pada konsep dan ekosistem dagang yang sejak awal tampak setengah matang.
Berdasarkan dokumen pengelolaan aset daerah, tiga pasar milik Pemkot Tasikmalaya masuk kategori belum dimanfaatkan maksimal.
Pertama, Pasar Nyemplong di Jalan Setiawargi, Kecamatan Tamansari. Pasar seluas 444 meter persegi ini berdiri di atas lahan 5.650 meter persegi. Dibangun pada 2016, nilainya mencapai Rp1,43 miliar.
Kedua, Pasar Rakyat Purbaratu di Jalan Ciwasmandi, Kelurahan Singkup. Dengan luas bangunan 938 meter persegi dan lahan 2.029 meter persegi, pasar ini menelan aset sekitar Rp1,57 miliar sejak 2019.
Ketiga, Pasar Rakyat Awipari di Kecamatan Cibeureum. Ini yang paling besar dan paling mahal. Luas bangunan hampir 3.000 meter persegi di atas lahan 7.674 meter persegi, dengan nilai aset mencapai Rp5,75 miliar.
Jika dijumlah, lebih dari Rp8,7 miliar uang publik telah ditanamkan. Sayangnya, investasi itu belum berbuah aktivitas ekonomi yang konsisten.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya, Galuh Wijaya, menegaskan bahwa seluruh pasar tersebut dibangun melalui mekanisme perencanaan sesuai aturan. Secara administratif, tak ada yang melanggar.
Namun soal pemanfaatan, cerita berbeda.
Baca Juga:Bawa Misi Budaya ke Thailand, Sanggar Dewa Motekar Wakili Kota Tasikmalaya di Festival InternasionalTransaksi Pakai Medsos dan COD, 5 Kasus Narkoba di Kota Tasikmalaya Dibongkar Polisi
“Bukan tanpa perencanaan, tapi memang perlu penyesuaian. Pengelolaan dan pola pengembangannya masih harus dikaji ulang,” ujar Galuh.
Menurutnya, pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi dengan dinas teknis untuk mengevaluasi fungsi pasar—mulai dari kebutuhan masyarakat, kelayakan ekonomi, hingga kesesuaian tata ruang. Targetnya jelas: aset daerah harus produktif, bukan sekadar tercatat di neraca.
Di lapangan, pasar-pasar ini belum hidup secara alami. Apeng, pelaku UMKM Warung Stabilisasi Inflasi (Wangsit) Kota Tasikmalaya, menyebut keramaian pasar masih bersifat musiman.
“Kalau ramai itu pas akhir pekan, itupun karena ada kegiatan Wangsit. Di luar itu, sepi lagi,” katanya, Jumat (16/1/2026).