Mujib juga mengingatkan agar kebijakan pinjaman daerah tersebut tidak membuka ruang bagi praktik monopoli atau kepentingan segelintir pihak.
“Itu yang kami takutkan. Karena pada akhirnya, utang ini akan dibayar oleh masyarakat,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pembangunan di daerah.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Terkait pinjaman daerah, ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan bupati sebelumnya, skema pinjaman tersebut tidak berbentuk dana tunai, melainkan berupa paket pekerjaan yang telah disepakati pihak swasta di bawah naungan BUMN.
“Kabupaten Tasikmalaya hanya sebagai penerima manfaat. Proses lelang dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Budi.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aditya S Ramdani, mengungkapkan bahwa secara pribadi dan fraksi, dirinya sejak awal menolak rencana pinjaman tersebut karena dinilai tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
“Justru berpotensi menambah beban daerah, termasuk bunga dan kewajiban lainnya,” katanya.
Meski demikian, karena pinjaman tersebut telah disetujui, Aditya menegaskan pengawasan harus dilakukan secara ketat. Menurutnya, pinjaman itu merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.
“Harus dibuktikan dengan kualitas pekerjaan yang baik dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun berharap kekhawatiran yang disampaikan mahasiswa tidak menjadi kenyataan.
“Jangan sampai kita membayar cicilan selama lima tahun, tetapi jalan yang dibangun tidak bisa dinikmati karena cepat rusak,” pungkasnya. (ujg)