TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (22/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah, terutama rencana pinjaman daerah senilai Rp230 miliar.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD. Kekecewaan massa pun memuncak hingga mereka membakar ban di halaman gedung dewan sebagai bentuk protes. Setelah melalui negosiasi, perwakilan mahasiswa akhirnya diizinkan masuk dan melakukan dialog di ruang paripurna.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Namun, karena merasa aspirasi mereka belum mendapat kepastian, massa aksi kemudian menyegel ruang Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tidak lama berselang, Ketua DPRD Budi Ahdiat datang dan menemui mahasiswa untuk berdialog secara langsung.
Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mulai dari pengelolaan aset daerah, hingga persoalan penataan kabel fiber optik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
“Khusus fiber optik, kami menilai persoalan izin dan legalitasnya masih tidak jelas dan perlu ditertibkan,” ujar Mujib.
Selain itu, PMII juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Mujib, meskipun pinjaman tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, aspek efektivitas dan kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
“Pembangunan jalan memang penting, tetapi kualitasnya juga harus benar-benar dijaga. Jangan sampai anggaran besar, tapi hasilnya tidak layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini masih ditemukan pembangunan jalan dengan kualitas yang dinilai kurang memadai. PMII khawatir kondisi serupa kembali terulang pada proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
“Pinjaman ini berlangsung selama lima tahun. Jangan sampai baru satu tahun digunakan, jalannya sudah rusak kembali,” kata Mujib.
Menurutnya, kekhawatiran terbesar mahasiswa adalah ketika cicilan pinjaman belum lunas, namun infrastruktur yang dibangun justru kembali rusak akibat pengerjaan yang tidak maksimal.
“Kami tidak ingin masyarakat menanggung beban utang melalui pajak, sementara hasil pembangunannya tidak bertahan lama,” ujarnya.