“Jadi pasar kehilangan dua-duanya,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Ilham, paling dirasakan pedagang mikro, terutama di sektor non-primer seperti fesyen. Ia pun mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada rekonstruksi fisik pasar.
“Daripada rekonstruksi pasar secara fisik, kenapa enggak rekonstruksi secara fundamental dengan apa yang disebut ‘pasar’,” ujarnya.
Ilham mendorong pemerintah untuk membuka kerja sama dengan marketplace besar agar pedagang non-primer memiliki akses ke pasar yang lebih luas.
Baca Juga:Seberapa Menarik Media Sosial Kepala Daerah Menurut Warga? Ini Kata Mereka!Siapa Paling Populer? Adu Popularitas Kepala Daerah Priangan Timur di Media Sosial
“Kalau enggak, ya pedagang kecil akan terus kalah,” tambahnya.
Kritik dari para pedagang tersebut sejalan dengan pandangan Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi. Ia menilai kondisi Pasar Cikurubuk merupakan dampak dari lemahnya tata kelola serta kurangnya ketegasan UPTD Pasar dan Dinas KUMKM Perindag.
“Dampaknya bukan kecil. Sekitar 1.500 kios tutup,” kata Kepler.
Menurutnya, Pasar Cikurubuk tidak pernah dikelola dengan master plan jangka pendek maupun jangka panjang. UPTD dinilai lebih berfokus pada penarikan retribusi dibandingkan pengembangan pasar.
“UPTD jangan cuma mikir nagih. Harus punya konsep,” tegasnya. (Ayu Sabrina)