“Kalau semua pakai karcis, satu bonggol itu kan Rp200 ribu. Kalau karcis dikasih semua, bisa-bisa PAD nol. Makanya pakai double skema,” jelasnya.
Double skema itu, lanjut Uen, diterapkan secara bertahap.
Tanpa karcis atau dengan karcis gratis, potensi parkir bisa terlihat. Sementara target tetap menjadi pengaman setoran.
“Pelan-pelan. Jadi biar kelihatan potensinya berapa. Jukir juga tetap aman karena sudah ada target,” katanya.
Uen memastikan, skema ganda ini tidak akan korslet di lapangan.
Sejauh ini, Dishub menilai penerapannya masih berjalan lancar.
“Insya Allah enggak. Alhamdulillah sejauh ini lancar,” ucapnya.
Baca Juga:Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah Digenjot, Ribuan Benih Disalurkan YSPN di TasikmalayaPenggelapan Dana Pajak Rp824 Juta, Head Accounting Perusahaan Dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, mempertanyakan kejelasan sistem parkir berkarcis tersebut.
Ia menilai, jika target setoran bulanan masih dipertahankan, maka perubahan sistem hanya bersifat kosmetik.
“Kalau pakai karcis, harusnya tidak ada lagi target per bulan. Karcis itu alat hitung yang objektif,” kata Wahid, Minggu (18/1/2026).
Ia juga menyoroti skema bagi hasil 70:30 antara juru parkir dan pemerintah yang menjadi janggal jika masih dibarengi target tetap.
“Jadi kesannya karcis iya, tapi target lama masih nempel. Karcisnya kecil, bebannya tetap besar,” sindirnya.
Wahid pun meminta Dishub Kota Tasikmalaya memberi penjelasan terbuka agar kebijakan parkir berkarcis tidak menimbulkan tafsir ganda di tengah publik —antara sistem baru yang katanya transparan dan pola lama yang diam-diam masih dipelihara. (rezza rizaldi)