Kegiatan seperti bazar, pasar murah, dan ekspo dinilai penting untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi pasar. Promosi semacam itu bisa menjadi sarana memperkenalkan kembali produk-produk pedagang kepada masyarakat luas. Namun, ia menegaskan bahwa inti masalah tetap berada pada manajemen.
“UPTD jangan cuma berpikir nagih. Harus punya konsep, punya master plan. Kalau hanya menjalankan rutinitas tanpa arah, ya hasilnya seperti sekarang,” katanya.
Kepler juga menyoroti informasi tentang maraknya pungutan di luar retribusi resmi. Di lapangan, pedagang disebut masih dibebani berbagai karcis, mulai dari retribusi keamanan oleh organisasi lain, kebersihan, hingga iuran listrik sekitar Rp2.000–Rp3.000 per jongko.
Baca Juga:Estafet di Kota Santri, PMII Kota Tasikmalaya Selalu Tahu Diri!Yanto Oce Datang, Tasikmalaya Menghangat Lagi!
Dengan jumlah jongko di bagian depan pasar mencapai sekitar 1.000 unit, beban biaya ini dinilai cukup signifikan.
Pedagang kaki lima (PKL) pun tak luput dari kewajiban membayar retribusi setiap kali masuk area pasar.
Situasi ini, menurut Kepler, membutuhkan pengawasan serius. Ia menegaskan bahwa inspektorat harus turun langsung untuk mengawasi kinerja dinas bahkan menindak oknum yang bermain. (Ayu Sabrina)