TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Banyaknya jumlah kios yang tutup di Pasar Cikurubuk, disinyalir bukan semata akibat persaingan dengan pedagang online.
Tata kelola pasar tradisional oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga dinilai berpengaruh.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi menilai konsep pengelolaan pasar terbesar di Kota Tasikmalaya itu tidak jelas.
Baca Juga:Estafet di Kota Santri, PMII Kota Tasikmalaya Selalu Tahu Diri!Yanto Oce Datang, Tasikmalaya Menghangat Lagi!
Tidak ada solusi atas setiap persoalan, hingga akhirnya para pedagang meninggalkan lapak.
Pihak UPTD disebut hanya fokus pada penagihan retribusi, tanpa visi pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Ada delapan item persoalan utama di Pasar Cikurubuk,” ujar Kepler, Senin (19/1/2026).
Persoalan pertama adalah infrastruktur yang menua dan minim perawatan. Kedua, manajemen dan tata kelola pasar oleh pemerintah dinilai lemah.
Ketiga, tekanan persaingan dengan minimarket modern dan belanja daring yang tidak diimbangi dengan strategi adaptif dari pengelola pasar.
Masalah keempat, berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi yang belum optimal, sehingga menurunkan kenyamanan pengunjung.
Kelima, aksesibilitas dan parkir yang semrawut, membuat masyarakat enggan berlama-lama berbelanja.
Baca Juga:Kabupaten Garut Bakal Jadi Tuan Rumah Porprov 2030Pasar Terbesar di Priangan Timur Pun Kini Menangis, Kadis Baru yang Ragu Terkena Debu!
Keenam, hampir tidak pernah ada promosi atau pemasaran produk unggulan Pasar Cikurubuk.
Ketujuh, sistem pembayaran yang tertinggal dari perkembangan teknologi.
Kedelapan, lemahnya penegakan aturan, yang membuat banyak kios mangkrak tanpa kejelasan penindakan.
Kondisi tersebut, menurut Kepler, menjelaskan mengapa ribuan kios—yang sebelumnya mencapai angka seribuan lebih—perlahan tutup.
“Banyak pedagang akhirnya tidak membayar retribusi dan memilih meninggalkan kios. Ini bukan semata kesalahan pedagang, tapi efek langsung dari tata kelola yang amburadul,” ungkapnya.
Komisi II DPRD, lanjut Kepler, sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan Dinas KUMKM Perindag—yang berwenang menangani pasar— mengenai persoalan itu.
Penekanan utama adalah perlunya revitalisasi infrastruktur pasar, serta peningkatan kualitas manajemen UPTD 1 dan 2.
Ia juga mendorong adanya keberpihakan langsung dari Wali Kota Tasikmalaya agar Pasar Cikurubuk benar-benar diperbaiki secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
Sebagai langkah konkret, Kepler mengusulkan agar pengelola pasar aktif menggandeng event organizer.