Bazar, pasar murah, hingga ekspo dinilai bisa menjadi pemantik keramaian sekaligus etalase ulang produk pedagang.
Namun, ia menegaskan, semua itu tak akan berarti tanpa pembenahan manajemen.
“UPTD jangan cuma berpikir nagih. Harus punya konsep, punya master plan. Kalau rutinitas tanpa arah terus dipelihara, hasilnya ya seperti sekarang,” ujarnya.
Baca Juga:Besok Kunjungan Perdana Wapres Gibran ke Kota Tasikmalaya, Pasar Cikurubuk hingga RSUD Jadi PerhatianKarcis Jadi Bukti atau Sekadar Aksesori? DPRD Kota Tasikmalaya Minta Parkir Tak Setengah Jalan
Kepler juga menyoroti maraknya pungutan di luar retribusi resmi. Di lapangan, pedagang masih dibebani berbagai karcis—mulai dari keamanan oleh organisasi lain, kebersihan, hingga iuran listrik sekitar Rp2.000–Rp3.000 per jongko.
Dengan jumlah jongko di bagian depan pasar mencapai sekitar 1.000 unit, akumulasi beban ini dinilai memberatkan. Pedagang kaki lima (PKL) pun disebut tetap dipungut retribusi setiap kali masuk area pasar.
Situasi tersebut, menurut Kepler, tak boleh dibiarkan. Ia mendesak inspektorat turun langsung mengawasi kinerja dinas dan menindak tegas oknum yang bermain di balik carut-marut pengelolaan pasar. (ayu sabrina barokah)