“Jangan lihat personalnya, lihat lembaganya. Kami tidak melihat Pak Wali sebagai pribadi, tapi sebagai Wali Kota Tasikmalaya. Jabatan Wali Kota itu milik bersama, amanah publik,” tegasnya.
Soal alasan kesibukan pun dipertanyakan. Disebut-sebut ada agenda Musrenbang. Tapi Enan meragukannya.
“Katanya sibuk Musrenbang, tapi setahu saya hari ini banyak yang diwakilkan. Kalau memang di luar kota, mestinya jelas. Fotonya tidak ada, buktinya tidak ada,” katanya, pelan tapi menusuk.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Jajaki Hibah Bus dan Aset DKI, Diky Candra: Tinggal Surat ResmiBulan Rajab, Kadisdik Rojab!
Pengajian Ahad itu bukan acara dadakan. Bukan pula agenda yang tiba-tiba muncul di pagi hari. Ia sudah dijadwalkan seminggu sebelumnya, undangan dikirim dua minggu sebelumnya. Jamaah sudah datang. Sudah duduk. Sudah menunggu.
“Ini pengajian Ahad. Jamaah sudah mustami, sudah menunggu,” ujar Enan.
Ia menegaskan, kekecewaan ini adalah ekspresi pribadi sebagai warga Muhammadiyah, bukan sikap resmi lembaga. Namun sebagai pengurus PDM, ia mengaku terpukul.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kehadiran seorang wali kota, melainkan marwah Muhammadiyah sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Kalau tidak bisa hadir, sederhana saja: bersurat. Itu bentuk saling menghargai. Kolaborasi itu bukan jargon, tapi kehadiran,” katanya.
Muhammadiyah bukan organisasi kecil. Ia punya sejarah. Punya jaringan. Punya kontribusi panjang dalam pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Di banyak daerah, hubungan pemerintah dan Muhammadiyah dijaga dengan penuh kehati-hatian.
Karena itu, ketidakhadiran tanpa kabar menjadi preseden buruk. Bukan hanya bagi Muhammadiyah, tapi bagi cara pemerintah Kota Tasikmalaya membaca warganya sendiri.
Baca Juga:Parkir Tanpa Karcis Bocorkan PAD, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Dishub Kota TasikmalayaAntisipasi Luapan, Saluran Tersumbat di Kota Tasikmalaya Gencar Dibongkar Biar Air Mengalir
Kadang, pemimpin lupa: datang itu penting. kalau tak bisa datang, memberi kabar jauh lebih penting.
Sebab dalam kehidupan sosial, yang paling menyakitkan bukan penolakan. Melainkan dianggap tidak ada.
Bagi Muhammadiyah, kehadiran pemimpin daerah dalam forum keagamaan bukan sekadar formalitas. Ia adalah simbol dialog, kedekatan, dan rasa saling menghargai antara pemerintah dan warganya.
Ketika kursi narasumber dibiarkan kosong tanpa penjelasan, yang tertinggal bukan hanya ruang kosong di depan jamaah, tetapi juga rasa kecewa.
Pengajian itu berlalu. Jamaah pulang satu per satu. Masjid kembali sunyi.