Ia juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran sekretariat KONI, khususnya terkait pemindahan sekretariat yang disebut menyedot biaya hingga Rp80 juta per tahun tanpa musyawarah dengan cabor. “Upami kaayaan keuangan serba terbatas, naha henteu ngamangpaatkeun aset pamaréntah anu gratis?” ungkapnya.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk mendukung pembinaan atlet. Ia juga mengkritik ketidaktransparanan pencairan dana stimulan cabor. “Saya baru diberitahu bahwa ada dana stimulan 2 dan 3 ketika saya mengajukan anggaran untuk BK,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Yusep, memaksa pengurus cabor menomboki kegiatan dengan dana pribadi demi menjaga jam terbang atlet. “Abdi mah kepala sekolah, kamampuhan kauangan terbatas. Tapi demi performance atlet, aya duit atawa henteu, anak-anak kedah diberangkatkeun ka kejuaraan,” bebernya.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Ia menegaskan, prestasi tidak akan lahir dari sistem yang tidak memberikan kepastian. Meski tidak menuntut bonus besar, ia menilai perhatian dan penghargaan dari pemerintah adalah hal mendasar.
“Upami teu aya duit kanggo bonus, minimal atlet jeung cabor dipanggil, dibere piagam, diucapkeun nuhun ku pamarentah. Eta oge tos jadi panghargaan,” ucapnya.
Yusep berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, DPRD, dan KONI dapat membangun sinergi yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada atlet. “Prestasi putra daerah teh kedah jadi kabanggaan sadaya pihak, sanés ngan ukur slogan,” pungkasnya. (obi)