TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 mulai memasuki fase krusial. Tidak hanya menyangkut kesiapan teknis atlet dan cabang olahraga, kepastian kesejahteraan atlet terutama bonus dan dukungan finansial menjadi sorotan utama.
Pengalaman pahit pada Porprov 2022, di mana bonus atlet terlambat cair, menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar persoalan serupa tidak terulang. Para pelaku olahraga menilai, kegagalan manajemen anggaran saat itu telah berdampak panjang terhadap kepercayaan atlet dan keberlanjutan pembinaan prestasi.
Tedi Bahtiar, pengurus Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Tasikmalaya, menegaskan bahwa keterlambatan bonus atlet merupakan kesalahan fatal yang tidak boleh kembali terjadi.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
“Kegagalan manajemen waktu pada tahun 2022 harus menjadi pelajaran berharga bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Menurut Tedi, akar persoalan terletak pada mekanisme pengajuan anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Idealnya, bonus atlet Porprov 2026 sudah direncanakan dan dianggarkan setahun sebelumnya agar tidak kembali menimbulkan polemik.
“Bonus jangan sampai telat. Harusnya setelah Porprov langsung dibagikan. Karena penganggarannya harus setahun sebelumnya, jadi otomatis bonus kalau Porprov 2026, dibagikan 2027,” katanya.
Ia mendesak Disparpora sebagai leading sector untuk bersikap lebih proaktif dan prediktif, termasuk dalam mengalkulasi potensi perolehan medali sejak dini. Dengan perhitungan yang matang, alokasi dana bonus dapat disiapkan secara realistis dan berkeadilan.
Selain bonus pasca-pertandingan, Tedi menilai keberadaan dana penyemangat selama pelaksanaan Porprov juga sangat penting untuk menjaga mentalitas atlet saat bertanding.
“Harus ada uang penyemangat di dalam pelaksanaan Porprov, seperti uang kepret dari BUMD atau dari bapak asuh, dari dinas, atau mana saja pengusaha yang ada di Kabupaten Tasik,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta para pengusaha sebagai bapak asuh cabang olahraga.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup Soroti Penutupan Tambang Emas: WPR Belum Dirasakan Rakyat!Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Salurkan 2.500 kWh Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Tasikmalaya
Menurutnya, perhatian pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mengangkat martabat olahraga Kabupaten Tasikmalaya di tingkat Jawa Barat.
“Besar harapan kepada Bupati Tasikmalaya agar memberikan perhatian lebih terhadap dunia olahraga, tidak hanya pada saat seremoni, tetapi juga dalam kebijakan dan keberpihakan anggaran,” tandasnya.